VIVAnews --Kepala Kepolisian Daerah Riau Brigadir Jenderal Hadiatmoko siap menghadapi risiko atas penghentian penyidikan atas 13 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar. "Kalau memang saya dicopot gara mengeluarkan itu, ya saya siap," kata Hadiatmoko kepada VIVAnews, Senin 22 Desember 2008.
Menurut Hadiatmoko, keputusan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) itu dibenarkan dalam aturan hukum yang berlaku. “Kalau memang kasus yang kami tangani tidak cukup bukti, kami berhak dan dibenarkan oleh hukum untuk dilakukan SP3,” katanya.
Menurut Hadiatmoko, penghentian penyidikan itu adalah keputusan bersama dengan Kejaksaan Tinggi Riau. Dua lembaga di Riau itu menghentikan penyidikan 13 perusahaan kayu yang semula diduga terlibat pembalakan liar. Hanya satu yang diajukan ke pengadilan.
Pengusutan 14 perusahaan yang diduga terlibat pembalakan liar itu sudah dimulai sejak Februari 2006 lalu. Bahkan yang memulainya adalah tim reserse dari Mabes Polri yang waktu itu dipimpin oleh Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri --sekarang berpangkat Jenderal dan menjadi Kepala Polri.
Adapun Kepala Polda Riau waktu itu dijabat oleh Berigadir Jenderal Sutjiptadi --sekarang sudah berpangkat Inspektur Jenderal dan menjabat Gubernur Akademi Kepolisian--, menindaklanjutinya. Sutjiptadi memerintahkan anak buahnya secara total memerangi pembalakan liar di Riau.
Banyak rintangan yang dihadapinya, bahkan sampai desakan untuk mencopotnya dari jabatan Kepala Polda. Tetapi, Kapolri di masa itu, Jenderal Sutanto, tetap mempertahankannya dan kebijakan memerangi pembalakan liar jalan terus. Hanya saja, kasus ini selalu mentah ketika diajukan ke kejaksaan.
Kini, Hadiatmoko mengambil keputusan yang berbeda dengan pendahulunya. Dia menghentikan penyidikan. Itulah sebabnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Riau Johny S. Mundung menilai aparat sekarang tak menghiraukan kehancuran lingkungan hidup di Riau. "Sebaiknya, Kapolda itu dicopot saja," kata Mundung.
Laporan: Hafiz Hasian | Riau
Gus Yahya Berkelakar soal Jabatan Menteri di Kabinet Selanjutnya: Jangan-jangan NU Semua
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa sebagian masyarakat Indonesia merupakan bagian dari NU.
