VIVAnews – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa di eranya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, komisaris yang ditempatkan di berbagai BUMN, tidak akan bisa sebatas terima jabatan dan gaji semata.
Melainkan, akan menjadi petugas kementerian dalam melakukan pengawasan kinerja direksi, supaya kinerja BUMN nantinya bisa terjaga baik. Menurutnya, pengawasan memang selama ini menjadi tugas komisaris, namun tidak berkontribusi optimal memberikan laporan ke kementerian.
"Kita lihat selama ini, interkaisi kementerian lebih banyak ke direksi. Ke depan itu tetap ada, tetapi akan lebih banyak ke komisaris, karena kementerian tidak day today awasi yang itu, harusnya komisaris, karena itu bidangnya dia," tutur dia di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 21 November 2019.
Menurutnya, selama ini, pengawasan yang dilakukan kementerian lebih melalui deputi maupun asisten deputinya. Padahal, komisaris diangkat oleh kementerian dan dibayar dengan mahal untuk mengawasi langsung 140 BUMN yang ada saat ini, sehingga fungsi itu akan dioptimalkan Erick.
"Kalau ada 140 BUMN, hampir 700 sampai 1.000 orang komisaris. Ya, dia lah kita manfaatkan, ngapain kita angkat komisaris, sementara yang awasin kementerian lagi. Ini harus berfungsi bener mengawasi perusahaan-perusahaannya," tegas dia.
Hal itu lah, yang kemudian menjadikan Erick memangkas jabatan eselon I di lingkungan Kementerian BUMN. Sebab, ke depannya, kementerian tidak akan banyak melakukan intervensi terhadap direksi BUMN, melainkan komisarisnya.
"Jadi, pemilihan komisaris nantinya sangat penting. Kumpulan komisarisnya harusnya paham bidangnya, ada yang berhubungan publik, keuangan, operasional, sehingga komisarisnya harus lengkap," tegas dia.
"Komisaris ini juga harus paham visi misinya Pak Jokowi nantinya, karena kan BUMN arahnya ke situ," tambahnya.
