VIVAnews - Penyidikan dugaan korupsi pengadaan bibit sapi betina kembali dilanjutkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat. Jaksa kini tengah memeriksa dua saksi terkait kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 200 juta.
"Kasus ini terus kami proses. Kita mempercepat perampungan agar segera bisa dilimpahkan ke pengadilan," kata jaksa penyidik, M Syahran Rauf, kepada VIVAnews, di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat, Senin 19 Desember 2009.
Senin, 19 Januari 2009 hari ini, jaksa memeriksa dua saksi dalam kasus tersebut. Yakni Bendahara Pengeluaran, Syamsiah, dan Tim pemeriksa barang, Yusuf Khalid. Mereka, lanjut Syahran, dianggap sebagai orang yang mengetahui proses terjadinya tender pengadaan bibit sapi betina di Takalar.
"Pemeriksaan digelar sejak jam 10.00 Wita dan berlangsung hingga siang ini. Keterangan mereka diharapkan dapat mempertemukan dengan keterangan satu tersangka dalam kasus ini," ujarnya.
Informasi yang dihimpun, kasus pengadaan bibit sapi betina tersebut diduga digelembungkan harganya. Berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Sulsel tertanggal 17 Juni 2008, diketahui ada sejumlah bibit sapi yang tak sesuai spesifikasi. Hal itu menyalahi aturan dalam perjanjian kerja sama antara dinas pertanian dengan rekanan.
"Spesifikasi tersebut, diantaranya umur sapi betina minimal satu tahun setengah dengan ketinggian satu meter dan punggung rata," jelas Pelaksana Tugas Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Barat.
Terkait kasus tersebut, kejaksaan telah menetapkan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Takalar Hasinah HR dan Djufri Daeng Ratte dari pihak kontraktor PT Batary Perdana Karsa sebagai tersangka.
Pengadaan bibit sapi tersebut menganggarkan dana senilai Rp 770 juta. Harga bibit sapi dipasaran paling mahal adalah Rp 2,2 juta. Namun, para tersangka diduga telah menggelembungkan harga tersebut menjadi Rp 3,3 juta per ekor. Sehingga dianggap telah merugikan keuangan negara hampir Rp 200 juta. Pengadaan tersebut dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Takalar dengan menggunakan dana bantuan APBN tahun 2007 lalu.
Laporan: Rahmat Zeena | Makassar
Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Papua Terancam Tak Maksimal
Selain Kabupaten Puncak, pengawasan di Papua Tengah juga dikhawatirkan tak bisa maksimal saat Pilkada 2024.
