VIVAnews - Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan kembali permohonan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada ) Jawa Timur yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Mudjiono (Kaji). Alasannya, mahkamah sudah pernah mengeluarkan keputusan dalam kasus yang sama. Menurut Ketua Mahkamah, Mahfud MD, putusan mahkamah bersifat final.
Menanggapi penolakan mahkamah, kubu Kaji tak terima. "Mahkamah memutuskan sebuah perkara tanpa melakukan persidangan. Ini adalah salah satu malpraktek administrasi," kata ketua tim penasehat hukum Kaji, Andi M Asrun dalam konferensi pers di Hotel Aston, Senen, Jakarta, Rabu 4 Februari 2009.
Seharusnya, kata dia, mahkamah membuka persidangan terlebih dulu, bukan menolak permohonan. "Jadi mahkamah ini seperti malaikat, tidak pernah salah, padahal salah," kata dia,
Khofifah yang ikut dalam konferensi pers juga menyesalkan penolakan mahkamah. "Kalau tidak lapor ke mahkamah, kemana lagi kita melapor. Ke Yang Maha Esa?" kata Khofifah.
Menurut dia, tim Kaji memiliki bukti-bukti yang valid dan kuat terkait dugaan adanya kecurangan. "Sayangnya mahkamah hanya menerima dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, sementara dari Kaji yang terkait ada kecurangan administrasi tidak diterima," kata Khofifah.
Mahkamah berpendapat permohonan Kaji tidak termasuk kategori permohonan baru, sehingga permohonan tidak dapat diregistrasi sebagai permohonan baru.
Sehingga, mahkamah menyatakan sah keputusan KPU Provinsi Jawa Timur No 01 tahun 2009 tentang rekapitulasi hasil pemilihan kepala daerah Jawa Timur yang memenangkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Cara BRI Sikapi Ketidakpastian Global dan Era Suku Bunga Tinggi
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), Sunarso, membeberkan strategi BRI dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
