VIVAnews – Delegasi Indonesia akan menyertakan perwakilan pemerintah tiga provinsi dalam Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di Jenewa, Swiss, 2-27 Maret 2009. Ketiga pemerintah provinsi (pemprov) tersebut berasal dari Papua, Kalimantan Barat, dan Aceh.
Demikian ungkap Direktur HAM dan Kemanusiaan dari Departemen Luar Negeri, Wiwiek Setyawati Firman, dalam media briefing mengenai Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Hotel Salak, Bogor, Senin 9 Februari 2009.
Kepala Seksi Mekanisme Hak Sipil dan Politik Ditham, Diana E.S Sutikno, menjelaskan bahwa penegakan dan perlindungan HAM juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya pemerintah pusat. “Sekarang sudah bukan sentralisasi lagi, tapi otonomi,” kata Diana. Oleh karena itu, pemerintah ketiga provinsi tersebut diajak untuk menjadi bagian dari delegasi.
Tidak ada alasan khusus mengapa perwakilan dari ketiga pemerintah daerah tersebut yang diajak bergabung dalam tim delegasi. “Ini bukan pertama kali kita bawa wakil daerah. Ini hanya persoalan waktu saja, dan karena keterbatasan kuota peserta sidang,” kata Diana. Pada gilirannya nanti, pemerintah provinsi lain juga akan mendapat giliran untuk hadir di Sidang Dewan HAM.
Selain itu, kata Diana, dengan mengajak perwakilan daerah ke forum internasional, maka perwakilan daerah bisa mengetahui langsung bagaimana kalangan internasional memandang Indonesia. “Kita memberi kesempatan bagi teman-teman daerah agar mereka bisa menangkap pandangan dunia internasional terhadap Indonesia , dan bisa menunjukkan kepada khalayak bagaimana dunia memandang Indonesia,” terang Diana.
Selain perwakilan ketiga provinsi tersebut, direncanakan delegasi akan terdiri atas unsur Deplu, Dephukham, Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, Kejagung, Depdagri, Mabes Polri, Bareskrim, Mabes TNI, Depsos, Kemneg PP, Departemen Agama, Depnakertrans, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
Agenda Sidang Dewan HAM pada Maret mendatang akan digelar dalam sepuluh sesi. Sebagai negara anggota Dewan HAM, Indonesia beserta 46 negara anggota lain memiliki hak bersuara selama enam menit di tiap sesi .
Negara-negara peninjau memiliki waktu tiga menit, sedangkan tiap partisipan masyarakat madani hanya diberi kesempatan selama dua menit di sesi tertentu.
Selain turut membahas soal isu kekerasan di Jalur Gaza, Palestina, beberapa agenda sidang memiliki sangkut paut erat dengan Indonesia. Agenda-agenda tersebut antara lain, kebebasan beragama, hak-hak anak, dan hak bagi penyandang cacat.
Erick Thohir Beberkan 'Kunci Sukses' Timnas Indonesia ke Media Asing
Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir membeberkan kunci keberhasilan Timnas Indonesia tampil impresif dalam melakoni sejumlah laga di Piala Asia U-23 2024 Qatar.
