VIVAnews - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dinilai mantan Presiden Megawati Soekarnoputri masih kurang tegas dalam upaya mendorong membangunan infrastruktur. Sikap ini yang membuat proyek infrastuktur mandek.
"Saya heran pemerintah tidak bisa jalankan kebijakan pembangunan jalan seperti saya yang dulu dapat amanah Rp 350 triliun. Cipularang jadi, dua jalur pantura, double track. Apa pemerintah (SBY) yang tidak mengkoordinir dengan baik? Kalau bisa berikan arahan yang jelas dan tegas harusnya bisa jalan," kata Mega dalam diskusi di Jakarta, Jumat 13 Februari 2009.
Pernyataan Mega ini terkait pertanyaan yang dilontarkan pengusaha Chris Kanter. Chris menanyakan solusi yang akan dijalani Mega menghadapi masalah infrastruktur yang masih banyak terganjal masalah seperti pembebasan tanah, di mana pengusaha harus tunduk kepada tekanan massa bukan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghambat pembangunan infrastruktur itu sendiri. Menurut Mega, kalau pemerintah bisa tegas seharusnya kendala-kendala seperti itu bisa diatasi.
Meski mengkritik pemerintah saat ini, dalam diskusi itu Mega juga tidak luput dari kritikan yang dilancarkan kalangan pengusaha nasional, terutama menyangkut kebijakan yang diambil saat ia menjabat presiden.
Chris mengkritik undang-undang ketenagakerjaan yang dikeluarkan saat Mega menjadi presiden. Undang-undang itu dinilai tidak kondusif. "Kalau begini, bagaimana kebijakan ke depan nanti?" tanya Chris. Ia juga bertanya kepada Mega, bagaimana ia akan membangun iklim investasi dan bagaimana investor bisa mendapatkan perlindungan yang pantas jika menjadi presiden nanti. Sebab yang terjadi selama ini, kebijakannya cukup bagus, namun implementasinya luar biasa jelek.
Sedangkan pengusaha Rachmat Gobel menyoroti bagaimana industri tidak berkembang dengan baik yang disebabkan tidak adanya kebijakan yang kuat di sektor industri. "Roadmap tidak jelas di pemerintahan sekarang," kata dia.
Menanggapi soal ini, Mega mengatakan, akan mengupayakan investor mendapatkan kenyamanan. Kontrak harus tetap berlaku sesuai kesepakatan antara pemerintah dan investor. Sebab persoalan yang terjadi saat ini investor tidak mendapat apa yang mereka butuhnya.
Sementara ekonom INDEF Iman Sugema mengatakan, agar iklim investasi dan pembangunan infrastruktur berjalan lancar memang harus ada arahan jelas dari pemerintah, sehingga tercipta lapangan kerja. "Setahu kami, banyak perusahaan yang sudah menyiapkan dana tapi karena kelambanan birokrasi jadi tertunda. Pemerintahnya tidak siap. Kesalahan sekarang, keputusan pemerintah tidak segera. Investasi juga begitu, kita harus memerangi ekonomi biaya tinggi. Tidak ada dusta di antara kita," kata dia.
Ungkap Momen Pelukan Terakhir dari Babe Cabita, Istri: Terasa Hangat
Melalui caption dalam unggahannya itu, Fati meluapkan isi hati mengharukan. Ia ungkap satu minggu yang ia jalani setelah meninggalnya Babe Cabita sangat berat
