VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat, terutama Fraksi PDI Perjuangan terus mempertanyakan penghentian kasus penjualan dua unit kapal tanker (very large crude carrier /VLCC) milik PT Pertamina.
Salah satu anggota Komisi III Bidang Hukum, Gayus Lumbuun mengatakan jika memang ada unsur melawan hukum, kejaksaan bisa mengalihkan kasus VLCC itu ke pidana umum. "Ini SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) atau penghapusan tindak pidana?" tanya Gayus dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung, Senin 16 Februari 2009.
Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan sampai saat ini belum ada tim khusus yang mengkaji pengalihan kasus penjualan kapal itu ke pidana umum. Selama ini, dugaan korupsi yang sempat menyeret Laksamana Sukardi sebagai tersangka itu ditangani pidana khusus.
"Dulu, kasus ini ditangani pidana khusus karena ada rekomendasi dari panitia khusus DPR," tambah Hendarman.
"Apa Kejaksaan Agung punya tim untuk mengawasi kasus ini? Jika nanti ada bukti baru, kasus bisa dibuka lagi," tanya Gayus lagi. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Marwan Effendy mengatakan soal kemungkinan dibukanya kembali kasus ini," sudah diatur dalam poin berita acaraa SP3."
Sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan kasus penjualan kapal tanker atau itu memang ada unsur perbuatan melawan hukum. Meski demikian, kasus itu tidak menimbulkan kerugian negara. Hal itu diperkuat dengan keputusan Mahkamah Agung.
Selain itu, lanjut Hendarman, Badan Pemeriksa Keuangan juga menyatakan sulit untuk menemukan kerugian negara. Jadi kalau kasus itu terus dilanjutkan, maka jaksa juga tidak akan bisa membuktikan kerugian negara. Yang ada, tambah dia, hanya pelanggaran administrasi.
Melesat Jadi Pangdam, Mayjen TNI Haryanto Serahkan Jabatan Panglima Divif 2 Kostrad ke Sohibnya
Mereka sama-sama abituren Akademi Militer 1991.
