VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rapat internal dengan jajaran Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Ahmad Heryawan. Rapat kordinasi dan supervisi pelayanan publik itu berlangsung tertutup.
Pertemuan itu berlangung pagi ini sejak pukul 09.00 WIB di Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung. Dalam rilis yang diterima VIVAnews, juru bicara KPK Johan Budi SP mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK pada 23 September dan 19 November 2008.
"Melalui kegiatan ini kami sangat berharap ada keseriusan dan tekad yang kuat dari seluruh instansi yang ada di Jawa Barat untuk meningkatkan kinerjanya," kata Johan.
Sejumlah perwakilan instansi di daerah turut hadir rapat tertutup itu, yakni Kantor Pertanahan Kota Bandung, Dinas Perhubungan, Kantor Imigrasi, Kantor Satuan Administrasi Satu Atap (Samsat), Dinas Perumahan, Penata Ruang dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong Praja Jawa Barat, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kantor Wilayah Departemen Agama, dan Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat.
"Pemberantasan korupsi melalui pencegahan dengan peningkatan kerja dan kualitas pelayanan masyarakat ini sangat penting," tambah Johan.
Laporan: Sigit Zulmunir | Bandung
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
