VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi ketidakakuratan data pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang terdaftar di PT Asuransi Kesehatan Indonesia.
Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil survei yang dilakukan ICW kepada 868 responden pemegang kartu Jamkesmas di kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survei itu dilakukan pada Oktober 2008- Januari 2009.
Peneliti ICW, Ratna Kusumaningsih mengatakan dari total responden, 12,4 persen peserta Jamkesmas tidak memiliki kartu, tiga persen sudah meninggal dunia, 3,1 persen pindah alamat, dan 9,9 persen nama peserta tidak dikenal. Bahkan, kata dia, 22,1 persen responden tidak dapat diverifikasi.
Menurut Ratna, temuan ini merupakan bukti tidak adanya pembaharuan data dari Pemerintah Daerah. "Seharusnya, Jamkesmas orang-orang yang meninggal dan pindah alamat dialihkan ke warga miskin lainnya yang membutuhkan," kata Ratna kepada wartawan, Rabu 25 Februari 2009.
Masalah lain yang dijumpai ICW adalah sosialisasi. Ratna mengemukakan 25,8 perserta responden tidak tahu apa itu Jamkesmas. "Bahkan, rata-rata responden, sekitar 80 persen, tidak tahu manfaat Jamkesmas,"kata Ratna.
ICW mempertanyakan kampanye besar-besaran yang dilakukan Departemen Kesehatan di media massa eletronik dan cetak. Pasalnya, kata Ratna, hanya tiga persen responden yang menjadikan tivi dan koran sebagai sumber informasi. "42 persen itu menyatakan memperoleh informasi dari ketua RT atau RW yang tidak komprehensif," tambahnya.
Instrumen penelitian lainnya yang ditanyakan kepada warga adalah alasan tidak membawa kartu saat berobat. "Riset kami menemukan 23 persen tidak membawa kartu saat ke puskemas dan rumah sakit," ujar Ratna.
Alasan terbanyak yang dikemukan responden adalah tidak tahu kalau dengan kartu itu warga bisa mendaoat pengobatan gratis. "Alasan lain karena takut ditolak atau mendapat pelayanan buruk dari puskesmas dan rumah sakit," kata dia.
Dengan demikian, ICW mendorong adanya perbaikan pelayanan kesehatan dari Departemen Kesehatan terutama untuk rakyat miskin.
Buka Pendaftaran, Ini Kriteria Calon Wali Kota Malang yang Dicari PKB untuk Pilkada 2024
PKB Kota Malang akan mengusulkan 4 nama ke DPP PKB.
