"Wapres Kita Tentukan Setelah Pemilu"
VIVAnews -BURSA calon presiden mulai panas. Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Golkar, menyatakan siap maju sebagai calon presiden, akhir Februari lalu. Tentu, semua bertanya masa depan duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Langkah Kalla, suka tak suka, bakal mengubah peta politik pemilu. Lalu, apa kata Partai Demokrat, yang menjagokan SBY maju sebagai Presiden RI? Wartawan VIVAnews Karaniya Dharmasaputra, Nurlis E Meuko, dan Anggie Kusuma Dewi menemui tokoh Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, Kamis, 26 Februari 2009 di kantor Sekretariat Negara RI. Berikut petikannya.
Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi calon presiden. Bagaimana Anda melihat pernyataan itu?
Partai Demokrat menghargai dan menghormati hak politik Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai presiden. Kami menghargai dan menghormati hak Golkar mencalonkan siapapun, termasuk Ketua Umumnya sebagai presiden. Kedua pemimpin –SBY dan JK – sudah bertemu, dan mereka bersepakat pemerintahan ini – Insya Allah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009 – akan dijalankan terus dengan baik.
Selama Reformasi pemerintah jatuh bangun di tengah masa jabatan. Habibie cuma setahun, Gus Dur tidak sampai 2 tahun, dan Megawati hanya 3,5 tahun. Jadi, inilah pertama kali masa jabatan lima tahun bisa dipenuhi. Jika SBY mendapat kesempatan kedua, yaitu lima tahun lagi, tentu akan memperkuat dasar-dasar kenegaraan kita.
Tentang kesiapan JK menjadi calon presiden, banyak pihak mengkhawatirkan masa depan duet SBY-JK. Berapa besar peluang duet ini akan bertahan?
Partai Demokrat sudah menjelaskan dalam Rapimnas bahwa kami fokus memenangkan pemilu legislatif 2009 lebih dulu. Target Demokrat kami naikkan menjadi 20 persen. Jadi para kader bekerja keras untuk pemenangan pemilu legislatif. Soal pemilihan presiden dan wakil presiden, kira-kira dibahas sesudah pemilu legislatif.
Yang jelas, hubungan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah hubungan paling mesra selama republik ini berdiri. Kalau kita bandingkan dengan pasangan presiden-wakil presiden sepanjang sejarah Indonesia.
Bisa diberi contoh dari pengalaman sejarah itu?
Mari kita mulai dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta. Mereka putus di tengah jalan. Lalu Bung Karno memerintah sendirian tanpa wakil presiden dalam konteks demokrasi terpimpin, karena Bung Hatta mengundurkan diri. Lalu masuk periode Orde Baru. Masa itu wakil presiden boleh dikatakan menjadi ban serep. Fungsinya hampir tidak jelas. Pada era Reformasi, Habibie bahkan tidak punya wakil presiden. Lalu saat Gus Dur dan Mega naik, ternyata Gus Dur turun di tengah jalan dan digantikan oleh Mega – yang kemudian wakil presidennya adalah Hamzah Haz.
Lalu, apa yang membuat pasangan SBY-JK lebih awet?
Kalau kita membandingkan semua pasangan presiden dan wakil presiden itu, inilah kali pertama wakil presiden diberikan kewenangan sangat luas, dan diberi kepercayaan presiden menjalankan kewenangannya. Hubungan baik presiden dan wakil presiden sangat profesional dan saling melengkapi ini, Insya Allah berlanjut sampai akhir masa jabatan 2009. Setelah itu, kita lihat lagi bagaimana ke depannya.
Sebelum Jusuf Kalla menyatakan maju menjadi calon presiden, betul dia sudah “minta izin” kepada SBY?
Presiden dan Wakil Presiden selalu berkomunikasi, baik melalui telepon maupun bertemu muka. Kapan saja, bisa di istana, di kantor presiden, di Cikeas, bahkan di airport ketika presiden akan berangkat atau baru pulang dari kunjungan daerah maupun luar negeri.
Jadi, mereka berdua bisa berkomunikasi dan bertemu muka setiap saat dan kapan saja. Tidak ada masalah di antara keduanya. Nah, kalau presiden dan wakil presiden bertemu, biasanya empat mata. Jubir pun tidak ada di situ. Hanya mereka berdua yang tahu.
Kami ingin mendengar pendapat Anda sebagai pakar ilmu politik, bukan sebagai juru bicara presiden. Kira-kira partai apa yang bisa menjadi koalisi terbaik bagi Demokrat?
Semenjak jadi juru bicara dan Ketua DPP Partai Demokrat, saya sudah berhenti menjadi pengamat, hahaha. Tentu, Demokrat melihat dan memantau gerakan politik dari partai lain. Juga para tokoh, yang kira-kira, sudah berpikir menjadi calon presiden. Tapi Demokrat juga mempunyai strategi sendiri, dan siap melakukan langkah politik – termasuk koalisi – ke depannya.
Apakah target suara 20 persen bagi Demokrat cukup realistis? Padahal mekanisme penetapan caleg adalah berdasarkan suara terbanyak, sedangkan Demokrat terlihat sangat bertumpu pada figur SBY.
Target kita tadinya memang cuma 15 persen. Itu sesuai syarat pencalonan presiden dalam Undang-undang Pemilu. Tapi kemudian aturan itu diubah oleh partai- partai di DPR. Mungkin mereka mengira dirinya partai besar, yang suaranya bakal mencapai 30 persen. Mereka menawarkan syarat 30 persen itu. Jadi, hanya partai besar nantinya memonopoli pencalonan presiden, dan harus lewat partai itu. Tentu saja itu tidak fair. Jadi melalui negosiasi di DPR, akhirnya dicapailah kata sepakat syarat pengajuan capres 20 persen kursi, atau 25 persen suara sah nasional. Dengan demikian kami harus bekerja keras mencapai 20 persen.
Alhamdulillah, dari pengamatan di seluruh Indonesia, grafik Partai Demokrat naik terus. Selain itu, banyak lembaga polling – bukan hanya satu – yang obyektif, menempatkan Partai Demokrat pada posisi teratas. Ini semakin membuat kami semangat. Tapi tentu saja itu adalah polling. Bukan hasil sebenarnya.
Popularitas dan elektabilitas Demokrat sebagai partai memang meningkat. Tapi bagaimana popularitas dan elektabilitas dari caleg Demokrat sendiri?
Menurut pemetaan per daerah pemilihan, caleg Partai Demokrat kian dikenal dan bersaing dengan caleg partai lain. Partai yang sudah lama dan lebih tua dari Partai Demokrat, tentu jaringannya lebih banyak, juga banyak kadernya menjadi anggota DPR, resources-nya lebih besar, dan sudah punya head start. Dengan adanya Perppu memungkinkan pemilih memilih dua, baik caleg maupun partai. Nanti tentu ada kombinasi antara suara pemilih partai saja, atau caleg saja, atau keduanya.
Bila target perolehan suara Demokrat tercapai, apakah Demokrat akan maju sendiri ke pencalonan presiden. Atau masih tetap akan mencari mitra koalisi?
Kita tidak mau berspekulasi. Soal koalisi dan soal siapa menjadi calon wakil presiden Partai Demokrat. Itu nanti kami lihat sesudah pemilu legislatif.
Meskipun Demokrat tidak mau berspekulasi, tapi partai lain kian gencar bermanuver, terutama setelah kesediaan JK menjadi calon presiden. Tapi Demokrat kok sepertinya bergeming. Apa tidak takut terlambat?
Itu memang strategi partai lain. Jadi terserah kalau ada partai lain mengundang para tokoh datang ke kongresnya, seakan-akan sudah mau memilih calon wakil presiden. Ada lagi yang mulai move, bertemu dengan ini dan itu, lalu melempar wacana koalisi capres-cawapres. Itu strategi masing-masing partai. Itu urusan mereka.
Bagi kami, dengan memasuki wilayah wacana capres-cawapres, itu justru akan mengganggu, merusak, dan menghilangkan konsentrasi memenangkan pemilu legislatif. Menurut kami, strategi itu kurang tepat bagi Partai Demokrat.
Jika Anda diminta menjadi anggota kabinet pada pemerintahan mendatang?
Nanti lah itu kita pikirkan, hahaha… Nanti Insya Allah Pak SBY terpilih sebagai presiden lagi, dan pada tanggal 20 Oktober 2009 dilantik menjadi presiden baru. Setelah itu baru ada pembentukan kabinet. Siapa saja anggotanya, tentu hanya presiden terpilihlah yang tahu, haha…
Soal masa depan Partai Demokrat pasca SBY. Demokrat saat ini begitu tersentral pada figur SBY. Sudah memikirkan siapa figur pengganti?
Kalau SBY terpilih lagi menjadi presiden, maka pada 2014 Beliau tidak bisa lagi menjadi presiden karena presiden hanya bisa menjabat dua periode. Kemungkinan besar, 2014 adalah momentum pergantian generasi dalam kepemimpinan nasional. Generasi lebih muda tentu punya kesempatan mulai tampil. SBY sadar dan berpikir betul tentang visi jangka panjang kepemimpinan bangsa ini ke depan, termasuk dalam konteks kepemimpinan di Partai Demokrat. Insya Allah akan kita lihat pada waktunya nanti.
900 Ribu Penumpang Diprediksi Padati KRL Jabodetabek pada Hari Kerja Pertama Usai Libur Lebaran
Stasiun Bogor hari ini menjadi stasiun keberangkatan dan tujuan tertinggi pengguna KRL.
