VIVAnews - Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menegaskan Pemerintah pusat tidak mencampuri penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurutnya, Pemerintah justru memberikan keleluasaan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan DPT pada pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.
"Sejak 5 April 2008, datanya sudah diserahkan ke KPU," kata Mardiyanto usai rapat terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden Jakarta, Senin 23 Maret 2009.
Karena itu, tambahnya, penetapan DPT sudah menjadi wilayah KPU sebagai komisi pelaksana pemilihan umum. Tugas pemerintah pusat, jelas Mardiyanto, hanya sebagai pendukung penyuksesan Pemilu 2009.
Sebelumnya, sejumlah partai politik (parpol) menyayangkan terjadinya permasalahan dalam penetapan DPT. Permasalahan yang paling utama adalah permasalahan DPT di Jawa Timur.
Mardiyanto menambahkan, pemerintah justru menunggu KPU jika dalam penetapan DPT ada yang kurang pas. "Kalau tidak ada permintaan, bagaimana," tanyanya.
Permasalahan DPT akhir-akhir ini menjadi runcing saat ditemukannya permasalahan DPT di Jawa Timur. Padahal, sejak 5 April 2008 pemerintah pusat telah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU untuk dilakukan kemutakhiran untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan kemudian menjadi DPT.
Namun, sejumlah persoalan DPT masih ditemui menjelang pemilu 2009. "Yang pasti pemerintah tetap menjaga bersama agar pelaksanaan pemilu dapat dilaksanakan dengan tepat," tegasnya.
Sosok Arj Barker, Komika yang Dihujat Gegara Usir Ibu Menyusui saat Acara Stand-Up Comedy
Komika terkenal Arj Barker menjadi perbincangan negatif di Melbourne International Comedy Festival pada akhir pekan lalu, ketika dia meminta seorang ibu untuk meninggalka
