VIVAnews - Investor swasta diharapkan bisa mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia senilai Rp 320 triliun. Nilai proyek ini ditawarkan dalam rentang waktu antara 2009 sampai 2011.
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta mengatakan, kebutuhan dana tersebut mencakup 25 persen dari kebutuhan infrastruktur di Indonesia sampai 2014. Indonesia dalam rencana pembangunan jangka menengah membutuhkan dana yang besar. Untuk investasi infrastruktur saja totalnya mencapai Rp 1,429 triliun.
"Jumlah ini mencakup 3,94 persen produk domestik bruto kita," ujarnya dalam acara launching Public Private Partnership (PPP) Book dan Fungsionalisasi Pusat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS) di Bappenas, Rabu 25 Maret 2009.
Dalam acara peluncuran ini hadir Perwakilan Menteri Keuangan Kepala Pusat Investasi Pemerintah Departemen Keuangan Langgeng Subur, Wakil Ketua Umum Bidang Telekomunikasi Teknologi Informasi dan Media Anindya N Bakrie, serta Country Manager IFC untuk Indonesia Adam Sack
Menurut Paskah, pelaksanaan proyek ini bisa menjadi menarik dan bisa dipercepat dengan adanya PKPS dan PPP Book. Pembentukan PKPS adalah untuk memfasilitasi terlaksananya transaksi kerjasama proyek-proyek infrastruktur antara pemerintah dan swasta. Keberadaan PKPS akan memberi manfaat besar dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.
"Melalui PKPS diharapkan, para investor yang ingin menamkan modalnya dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat tentang proyek yang ditawarkan," ujarnya.
PKPS sendiri fungsinya memberi informasi tentang proyek mulai dari persiapan, kajian komersial, perencanaan, pendanaan, eksekusi, dokumentasi dan evaluasi. PKPS dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan P3 Nodes yang dibentuk oleh Kementrian/Pemerintah Daerah.
PPP Book berisi rencana proyek infrastruktur pemerintah yang akan ditawarkan kepada pihak swasta. PPP Book dibagi dalam tiga kategori, yakni proyek yang siap ditawarkan, proyek prioritas dan proyek potensial. PPP Book edisi perdana ini berisi 87 proyek senilai US$ 34,139 miliar yang akan dilaksanakan di 18 propinsi.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
