VIVAnews - Koordinator divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan korupsi politik dan korupsi pemilihan umum (pemilu) harus diwaspadai pada Pemilu 2009.
"Dalam sistim politik yang belum berdemokrasi dengan menyeluruh, korupsi politik itu jadi tabiat hampir semua politisi," kata Fahmi di Jakarta, Kamis 26 Maret 2009.
Meminjam definisi pakar, kata dia, korupsi politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemimpin politik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya untuk melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan.
"Dalam suasana persaingan tidak sehat, politisi secara alamiah berusaha untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaan," kata dia. Hal itu menyebabkan politisi menempuh segala cara, termasuk membangun hubungan erat dengan sektor bisnis.
Fahmi juga mengatakan korupsi lainnya, korupsi pemilu pun tak kalah bahaya. Hubungan dukung-mendukung di dalam pemilu saat ini, kata dia, akan berlanjut setelah pemilu selesai.
"Ketika kekuasaan yang didapatkan diimplemetasikan dalam bentuk kebijakan publik. Kekuatan-kekuatan elit yang ada di dalam partai politik akan mempengaruhi kepentingan publik itu," jelasnya.
Oleh karena itu, korupsi pemilu tidak hanya mempengaruhi kualitas Pemilu, tapi juga kebijakan politik di masa depan.
Soal Anggapan Raja Penalti Liga 1, Begini Pembelaan Arema FC
Arema FC menolak anggapan sebagai tim paling diuntungkan oleh wasit karena banyak menerima hadiah penalti di Liga 1. Singo Edan menilai penalti yang mereka dapat murni.
