VIVAnews - Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta pembahasan perubahan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memasukkan lima poin. Salah satunya membebaskan barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah pabean Indonesia dari PPN.
Selama ini Kadin menilai UU PPN belum mengakomodir semua kepentingan. Pemerintah masih memberlakukan kebijakan untuk kepentingan sendiri. "Kami sebagai pemangku kepentingan biasanya dikorbankan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Kepabeanan Sistem Fiskal dan Moneter Hariyadi Sukamdani
Kadin dimintai masukannya oleh pansus RUU pajak Komisi Keuangan dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 September 2008. Selain Kadin Indonesia, pansus juga meminta masukan dari Himpunan Bank-bank Negara.
Saat memberikan masukan, Kadin Indonesia menyampaikan lima pokok pikiran. Di antaranya, pertama, memaksimalkan netralitas dan mengurangi distorsi ekonomi. Dalam hal ini barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di dalam wilayah pabean Indonesia seharusnya tidak dikenai PPN.
Pajak masukan nantinya dapat dikreditkan sehingga barang-barang produk Indonesia dapat bersaing dengan barang-barang produk negara lain, karena itu dalam harga ekspor seharusnya tidak terdapat unsur pajak. "Prinsip netralitas di dalam UU PPN semaksimal mungkin harus dipertahankan sehingga tidak menimbulkan distorsi dalam persaingan global," kata dia.
Kedua, menerapkan konsep yang konsisten. Dia mencontohkan bila suatu jasa merupakan jasa tidak kena pajak maka untuk usaha yang relatif sama agar diperlakukan sama. Perlakuan antara jasa keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang konvensional seharusnya diberlakukan sama dengan jasa keuangan dan perbankan yang berasaskan yang tidak dikenakan PPN.
Ketiga, memberikan keadilan dan kepastian hukum dan tidak menimbulkan permasalahan politis karena diberlakukan tidak sama. Contohnya pembayaran berbasis syariah adalah transaksi pembiayaan yang berbasis PPN. Namun karena di dalam perjanjiannnya seakan-akan terjadi jual beli maka saat ini dikenakan PPN. Apabila dipaksakan dikenakan PPN, maka pembiayaan berbasis syariah tidak akan dapat bersaing dengan pembiayaan konvensional. "Untuk itu perlu ditegaskan bahwa pembiayaan berbasis syariah bukan sebagai obyek PPN," tegas Hariyadi.
Kadin juga mengharapkan UU PPN dapat mengurangi beban administrasi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memaksimalkan potensi ekonomi.
Baca Juga :
Kapan Bumi Kiamat?
VIVA.co.id
25 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
7 Ninja Pedang Desa Kabut menonjol dengan simbol-simbol misterius seperti penutup leher dan gigi runcing. Mereka melanggar aturan dan melawan Might Duy, mewarisi impian
Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Model Pembelajaran Revitalisasi Bahasa Daerah pada 17—21 April 2024 di Hotel Santika, Bandar Lampung.
Kemendagri Tunjuk Pj Wali Kota Batu jadi Komandan Upacara Hari Otoda di Surabaya
Malang
6 menit lalu
Kepala Dinas Pendidikan Jatim ini juga memiliki tugas lain yaitu mempersiapkan regu paduan suara dari sejumlah sekolah. Kemudian menyiapkan konsep hiburan secara matang,
Dalam kesempatan itu, dia membagikan pengalamannya mengelola bisnis makanan lebih dari 20 tahun. Menurutnya, banyak rintangan dan tantangan yang pernah dia hadapi.
Selengkapnya
Isu Terkini