Kisruh DPT Tanggung Jawab Pemerintah
VIVAnews - Kekacauan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dinilai sebagai kesalahan pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara. "Siapa lagi kalau bukan yang berkuasa saat ini yang bertanggung jawab," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal purnawirawan Tyasno Sudarto.
"Pemerintah jangan berbuat curang, penyelenggaranya jangan berbuat curang," ujar Tyasno Sudarto di restoran Pulau Dua, Jakarta, Selasa 7 April 2009.
Persoalan DPT merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Tyasno meminta KPU agar segera memperbaikinya. "Karena kalau ada pihak yang kalah, pasti ada yang menuntut. Jadi, harus diselesaikan dulu," kata anggota Dewan Gerakan Revolusi Nurani ini.
Dikatakannya, kasus DPT merupakan pelanggaran serius yang harus segera ditangani. Jika tidak, KPU dapat dimejahijaukan karena dianggap melakukan pelanggaran pidana. "Ini sudah masuk pelanggaran pidana, bisa dimejahijaukan," katanya.
Tyasno berpandangan, proses Pemilu harus jujur dan adil. Jika tidak, Tyasno mengkhawatirkan akan memecahbelah bangsa dan negara.
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
