VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertolak ke Thailand untuk menghadiri Konferensi Asean Plus Three yang akan berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 April 2009.
Rombongan presiden yang terdiri dari Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat, serta Kepala Badan Penanaman Modal Muhammad Lutfi akan bertolak dari bandara Halim Perdana Kusuma Sabtu pagi ini (pukul 7.17 WIB), 11 April 2009.
Selama di Thailand, rencananya presiden SBY melakukan pertemuan dengan beberapa petinggi dari negara sahabat. Pertemuan akan dilakukan dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao.
Pada pertemuan ini, SBY akan menandatangani naskah perjanjian bilateral Bank of China dengan PT PLN. Selain itu, presiden juga direncanakan mengadakan pertemuan dengan PM Australia Kevin Ruud dan PM Malaysia Najib Razak.
Sebelumnya, juru bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berangkat ke Thailand, Sabtu.
"Memang Presiden mendapat laporan dari menteri luar negeri tentang situasi politik dalam negeri (thailand)," kata Andi Mallarangeng, Jumat 10 April 2009. Kondisi Thailand dinilai sempat tidak stabil paska konflik internal negara itu.
Presiden, kata dia, akan berangkat Sabtu pagi agar bisa mengkuti konferensi yang sudah berlangsung sejak Jumat ini. "Nanti dua hari di Thailand."
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungan kerja ke Thailand. Awalnya, Yudhoyono akan menghadiri Konferensi ASEAN Plus Three di Thailand pada 10 sampai 12 April. Yudhoyono awalnya diagendakan meninggalkan Tanah Air pada H+1 atau sehari setelah Pemilu.
Namun, jadwal keberangkatan itu pun ditunda. Yudhoyono akan berangkat dua hari setelah Hari Pencontrengan. Dalam agenda di Thailand, Yudhoyono akan menghadiri konferensi negara-negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan.
Hak Angket Makin Gelap, Cak Imin Sebut PKB Berkeinginan Tetap Berjalan
Hak angket DPR RI tentang Pemilu 2024, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Namun, hak angket dinilai cara untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu ke depannya.
