VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas soal keamanan di Istana Negara, Senin 13 April 2009. Menurut Yudhoyono, rapat terkait evaluasi keamanan dan politik pasca penyelenggaraan pemilu legislatif.
"Saya terus memantau dan berkomunikasi dengan menerima laporan dari semua, termasuk gubernur," kata Yudhoyono di depan para peserta rapat.
Rapat hari ini, tambah dia, adalah bagian dari konsolidasi keamanan. Namun, lanjut Yudhoyono, apa yang dilakukan pemerintah masih sesuai dengan kewenangan, bukan domain Komisi Pemilihan Umum. "Yang jelas agar tidak ada disebut ada intervensi pemerintah yang sedang memerintah," tambah dia.
Jika ada kewenangan KPU yang dianggap kurang baik, pemerintah akan meminta perbaikan. "Dilakukan langkah-langkah serius menghadapi pemilihan presiden," tambah dia.
Yudhoyono juga mengatakan pemerintah akan mengundang gubernur-gubernur serta perwakitan yang dianggap mewakili wilayah-wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. "Untuk mendengar langsung apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukab pemerintah daerah, gubernu, walikota atau bupati, maupun pengawas pemilu," tambah dia.
Rapat terbatas keamanan dihadiri oleh beberapa menteri yaknni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Widodo AS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta, Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, Menteri Komunikasi dan Informatika, M Nuh, Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung, Hendarman Supanji, dan Kepala Badan Intelijen Negara, Syamsir Siregar.
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
