"Direksi Baru Harus Bisa Ciptakan Stimulus"
VIVAnews - Calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2012 diharapkan dapat menyiapkan program kerja yang dapat memberikan stimulus bagi industri pasar modal.
Program kerja direksi baru harus cepat dirasakan pelaku di industri pasar modal.
"Jangan cuma retorika. Harus ada perencanaan konkret," kata Penasihat Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Avi Yasa Dwipayana, ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Kamis 16 April 2009.
Dia menjelaskan, manajemen baru BEI periode tiga tahun mendatang semestinya menyiapkan program kerja yang dapat diimplementasikan selama masa jabatannya.
"Contohnya, stimulus apa yang bisa diberikan untuk kembali membuat pasar bergairah," kata dia.
Avi menambahkan, program kerja itu tidak hanya berorientasi jangka panjang. Namun, direksi baru juga harus menyiapkan program jangka pendek yang lebih konkret dan berdampak langsung ke pasar.
Selama masa jabatannya, dia melanjutkan, minimal 70-80 persen program harus dapat terealisasi.
"Jika target itu tidak dapat direalisasikan, bisa sia-sia," katanya. "Apalagi, direksi periode berikutnya belum tentu melanjutkan program sebelumnya".
Direktur utama PT Trimegah Securities Tbk (TRIM) itu juga menyoroti masih tingginya pendapatan jasa transaksi BEI. Tingginya pendapatan jasa transaksi itu mengindikasikan tingginya biaya yang harus dikeluarkan anggota bursa.
"Besarnya pendapatan transaksi BEI itu bagi AB merupakan biaya terbesar," ujarnya.
Untuk itu, dia berharap, biaya-biaya di industri pasar modal bisa dikurangi. Bila biaya berkurang, AB juga makin efisien. "Dalam jangka panjang, ini akan berdampak positif bagi industri, karena daya saing menjadi lebih tinggi," tuturnya.
Semakin efisien, dia menjelaskan, AB juga semakin ekspansif melakukan aktivitas bisnis. Bursa saham di dalam negeri harus siap bersaing dengan kompetitor di negara lain. "Kalau tidak, kita bisa kalah bersaing," katanya.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
