VIVAnews - Indonesia mengalami kerugian ekonomi sebesar Rp 56 triliun setiap tahun akibat buruknya sanitasi. Jumlah itu sebesar 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Itu merupakan hasil riset yang dilakukan World Bank Economic Impacts of Sanitation in Indonesia pada 2008," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebagai keynote speaker pada Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan di Departemen Pekerjaan Umum (PU), Senin, 20 April 2009.
Djoko mengatakan, percepatan perbaikan sanitasi yang dapat diakses semua kalangan merupakan upaya mengentaskan kemiskinan di perkotaan. "Indonesia rugi Rp 56 triliun setiap tahun untuk biaya pengobatan akibat sanitasi yang seharusnya tidak perlu jika ada sarana sanitasi yang baik," ujarnya.
Buruknya sanitasi perkotaan ditandai pula dengan penggunaan fasilitas sanitasi yang belum memenuhi standar teknis. 71 persen septictank belum memenuhi standar teknis, sehingga peluangnya masih besar untuk mencemari lingkungan.
Selanjutnya, sanitasi buruk diperparah dengan penggunaan badan air sebagai pembuangan akhir sekaligus penggunaan untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci,memasak dan mandi. "Buruknya sanitasi mengurangi produktivitas, memberi dampak kerugian akibat biaya kesehatan terutama warga miskin," kata Djoko.
Dia menambahkan, Indonesia hanya memiliki 11 fasilitas pengolahan limbah terpusat dengan kapasitas jauh dari harapan. Fasilitas pengolahan limbah terpusat di antaranya Bandung, Cirebon, dan Yogjakarta yang hanya mencakup layanan 2,3 persen dari kapasitas.
Sanitasi merupakan sektor yang penting secara nasional dan internasional. Bahkan, percepatan pembangunan sanitasi merupakan upaya pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) yang menyebutkan hingga 2015 harus dapat mengurangi jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses berkelanjutan untuk memperoleh air minum dan sanitasi dasar.
Agar dapat mencapai target terpenuhinya sanitasi bagi separuh penduduk pada 2015, Djoko menekankan pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan. "Kalau tidak ada dukungan tidak akan mungkin tercapai," tuturnya.
Dorongan terhadap peraturan, penguatan organisasi sumberdaya manusia, pengembangan alternatif pendanaan sanitasi, kata Djoko akan mempercepat pembangunan fasilitas sanitasi.
Perhatian dunia terhadap sanitasi dengan banyaknya negara yang memberi donor belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kota-kota seperti di Surakarta, Medan, Jogja dan Bandung.
Menurutnya, pemerintah daerah harus didorong memiliki strategi sanitasi kota untuk memberi akses kepada setengah masyarakat yang pada 2015.
Pada konvensi tersebut, 17 Pemerintah Daerah menandatangani komitmen percepatan pembangunan sanitasi disaksikan langsung Menteri PU.
BMKG Peringatkan Masyarakat Waspadai Hujan Badai di 27 Provinsi
BMKG mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan badai atau hujan yang dapat disertai petir atau kilat di sejumlah titik di 27 provinsi di Indonesia pada Kamis.
