Korupsi APBD

Bupati Yapen Waropen Divonis Empat Tahun Bui

VIVAnews - Bupati Yapen Waropen, Daud Solleman Betawi, divonis selama empat tahun penjara. Daud juga diharuskan membayar denda Rp 200 juta dan mengganti kerugian negara Rp 2,873 miliar.

"Terdakwa bersalah telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya," kata Ketua Majelis Hakim, Sutiyono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu 22 April 2009. Majelis menjerat dia dengan Pasal 3 Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya. Jaksa Penuntut Umum menuntut dia dengan hukuman selama lima tahun enam bulan penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi menghukum Daud membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 8,8 miliar. Jika tidak membayar kerugian negara, Jaksa meminta majelis hakim agar menambah hukuman Daud selama tiga tahun penjara.

Hakim juga mengharuskan dia membayar uang pengganti sebesar Rp 2,873 miliar. "Terdakwa telah menikmati keuntungan Rp 2,873 miliar yang dikompensasikan dengan uang yang telah disita," kata Hakim Sofialdi. Bila terdakwa tidak dapat membayar hingga putusan tetap maka hukumannya diganti dengan hukuman satu kurungan. Mengenai sisa uang pengganti, kata Hakim, harus dikenakan kepada orang yang turut menikmatinya.

Adapun hal yang memberatkan, kata Hakim, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas korupsi.

Kantongi Surat Tugas Maju Pilgub, Bobby Nasution: Tak Perlu Daftar Lagi ke Golkar Sumut
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI

MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan

MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024