VIVAnews - Dalam waktu dekat, Indonesia akan memiliki lembaga pendidikan formal di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) pertama di Indonesia.
Intellectual Property Academy (IPA) yang dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), akan dibuka pada Mei mendatang. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang mempunyai IPA di samping Malaysia dan Thailand.
Informasi itu disampaikan Andy N Sommeng, Sekretaris Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, usai sosialisasi Kampanye Nasional HKI di Bandung.
Lembaga pendidikan yang berlokasi di Jakarta ini mempunyai dua program, yakni degree untuk strata sarjana (S1), pascasarjana (S2), doktor (S3), dan non-degree yang ditujukan untuk para konsultan yang bergerak di bidang HKI.
Sementara, FHUI akan menjadi koordinator akademi HKI. “Nantinya, akademi ini akan dikelola oleh pihak rektorat atau universitas. Untuk program non-degree, selain dari para dosen UI, staf pengajar juga berasal dari Ditjen HKI Departemen Hukum dan HAM dan World Intellectuall Property Organization (WIPO),” kata Andy dalam siaran persnya kepada VIVAnews, 23 April 2009.
“Kami juga akan melibatkan para ahli dari luar negeri seperti dari Jepang. Japan International Cooperation Agency (JICA) akan memberikan kontribusinya di program ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andy menjelaskan, secara jangka panjang, pendidikan HKI tidak hanya ada di tingkat perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar hingga sekolah menengah. “
Selain itu, saya juga meminta adanya distance learning. Artinya, proses belajar-mengajar bisa dimungkinkan secara jarak jauh. Sehingga, peserta dari Papua tidak harus datang ke Jakarta untuk belajar,” jelasnya.
Ke depan, diharapkan IPA akan segera hadir di Makasar, Medan, Surabaya, dan Bandung. Kami bekerja sama dengan lembaga pendirikan tinggi di masing-masing kota.
“Di Bandung, kami akan bekerja sama dengan Universitas Padjajaran,” kata Andy. Proses belajar IPA pertama di Indonesia akan dimulai pada tahun ajaran baru 2009 pada Agustus/ September.
Heikal Nilai Putusan MK Juga Sebagai Alat Rekonsiliasi Usai Pilpres 2024
Putusan MK pertegas kemenangan Prabowo-Gibran. Duet Prabowo-Gibran diharapkan bisa melaksanakan tugas kenegaraan dengan baik dan penuh amanah.
