VIVAnews - Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar yang mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Partai Golkar, membuat kaget Agung Laksono.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat, Sjarief Hasan informasi tersebut baru diketahui Agung saat dia dan Wakil Ketua Umum Golkar itu mengadakan pertemuan di Gedung Dewan.
"Memang sepertinya beliau terkejut," kata Sjarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 23 April 2009.
Saat ditemui di Gedung Dewan, Agung Laksono mengaku tak mengikuti proses pengambilan keputusan di rapat pimpinan khusus. Sebab, dia harus menemui Perdana Menteri Malaysia, Najib Abdul Razak.
"Yang jelas tadi pagi wacananya cawapres, tiba-tiba sekarang capres. Saya benar-benar tidak tahu. Saya baru lihat tadi di televisi. Saya akan cek dulu, apa betul memang seperti itu," kata dia, berjalan tergesa menuju mobil.
Menurut Agung dia akan mengonfirmasikan terlebih dulu kabar itu. "Karena sebelumnya kan wacana yang berkembang tidak ke arah sana (capres). Tapi kalau itu benar, tentu Pak Jusuf Kalla berhak untuk membentuk tim suksesnya sendiri," lanjut dia.
Agung berharap keputusan rapat pimpinan nasional khusus itu tak menimbulkan gejolak di internal partai. Semua harus tetap menjaga kesatuan dan kesatuan."Yang pasti, keputusan Rapimnassus mengikat, karena hanya setingkat di bawah musyawarah nasional," kata Agung.
Bagaimana Golkar mengantisipasi pembajakan tokoh Golkar di luar capres resmi partai seperti pada pemilu 2004? "Kita lihat nanti saja ya," kata dia, lantas masuk mobilnya, di tengah hujan deras yang mengguyur Senayan.
Sebelumnya, nama Agung Laksono merupakan salah satu lima orang yang disebut-sebut akan dicalonkan Golkar sebagai calon wakil presiden dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Rapat pimpinan khusus sebelumnya diagendakan untuk memilih siapa cawapres yang akan diajukan Golkar. Namun, konstelasi internal elit Golkar berubah. Kalla, sang ketua umum, kini menjadi calon presiden Golkar.
Kwarnas Curigai Upaya Terselubung di Balik Penghapusan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di Sekolah
Permendikbud No 12 Tahun 2024 yang menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sekolah dicurigai merupakan upaya terselubung untuk melemahkan kepemimpinan Indonesia.
