VIVAnews - Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran kesehatan dari rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2009 yang dianggarkan yang sebesar Rp 1.703.786.418.421 dibandingkan anggaran tahun 2008 Rp 1.595.540.594.048.
Mereka mengatakan, sebagian anggaran akan dialokasi untuk jaring pengaman keluarga miskin (JPK Gakin).
Fraksi Partai Golkar menyatakan, rujukan Gakin disederhanakan mengingat warga miskin kurang memahami atas syarat yang jadi ketentuan.
Nuraini Syaifullah, dari Fraksi PPP menyatakan, alokasi anggaran Rp 1,7 triliun antara lain untuk pelayanan kesehetan. Menurutnya, jika dillihat dari dimensi akses rumah sakit atau puskesmas bisa dikatakan baik pelayanannya jika setiap orang dari golongan manapun dan apapun status sosialnya bisa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa dihantui dengan ongkos dan biaya yang mahal.
Oleh karena itu anggaran sebesar itu, proporsinya lebih diarahkan pelayanan pada JPK Gakin yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk tahun ini.
Agus Darmawan, dari Fraksi PAN mengatakan, jumlah keluarga miskin yang butuh subsidi pelayanan kesehatan meningkat dari tahun ke tahun. Namun keberpihakan eksekutif terhadap keluarga miskin makin berkurang.
"Ini terlihat dari rancangan jaminan pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin," katany dalam rapat pembahasan RAPBD tahun 2009 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 10 November 2008.
Eksekutif harusnya punya data yang akurat, dan mengupdate data secara berkala sehingga alokasi itu benar-benar untuk keluarga miskin.
Berdasarkan data BPS DKI Jakarta ada sekitar 157.515 orang miskin. Sementara data anggota DPRD menyebutkan ada 70 ribu KK warga miskin atau sebanyak 640.000 jiwa. Ini meningkat dari tahun 2007 sebesar 0,9 persen,
Pelayanan kesehatan JPK Gakin nanti akan bekerja sama dengan 82 rumah sakit di DKI Jakarta. Anggaran untuk program ini tahun 2007 sebanyak Rp 220 miliar dan tahun 2008 Rp 250 miliar.
Gubernur Fauzi Bowo mengatakan, selama tahun ini anggaran JPK Gakin tidak kekurangan. "Semula Rp 250 miliar ditambah Rp 30 miliar. Saya kira dengan Rp 280 miliar kekurangannya tidak siginifikan," tambah Fauzi Bowo.
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
