VIVAnews - Usulan berbagai kalangan agar pemerintah menerapkan kebijakan blanket guarantee atau jaminan penuh dana nasabah harus menunggu persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sampai sekarang belum diputuskan," ujar Raden Pardede, Ketua Forum Stabilitas Keuangan di Jakarta, Kamis, 13 November 2008. "Itu tunggu persetujuan Presiden."
Menurut dia, pemerintah belum memutuskan penjaminan penuh karena memperhitungkan kemampuan anggaran negara.
Dia mengakui penjaminan penuh memang diperlukan supaya penabung merasa aman menyimpan dananya di perbankan. "Jangan mereka lari gara-gara negara lain sudah memberlakukan," ujar Raden. Namun, sampai saat ini belum ada gejala pemindahan dana nasabah besar.
Sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura memang memberlakukan penjaminan penuh atas dana nasabah. Langkah itu dilakukan untuk mencegah hengkangnya para pemilik dana menyimpan duitnya di kedua negara tersebut.
Sedangkan, Indonesia hanya menaikkan penjaminan simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Tabungan di atas Rp 2 miliar tidak dijamin oleh pemerintah.
Yang penting, menurut Raden, jika penjaminan penuh diterapkan jangan sampai anggaran pemerintah keluar untuk menanggulangi bank-bank bermasalah.
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
