VIVAnews - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua kementerian/lembaga menjaga keberlangsungan proyek-proyek sektor riil pada 2009. Proyek ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan ke Indonesia.
Sektor riil, penting untuk menghadapi dampak krisis yang semakin terasa. "Wakil Presiden meminta kepastian supaya proyek dapat berjalan dengan baik, tidak terlambat, dan bisa menyerap tenaga kerja," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu 10 Desember 2008.
Rapat itu juga diikuti Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Kehutanan MS Kaban.
Djoko mengatakan, pada 2009 sektor pekerjaan umum diperkirakan mampu menyerap 1,1 juta tenaga kerja. Selain itu, 25 juta orang per hari dapat dipekerjakan melalui pembangunan infrastruktur Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
Setiap departemen atau kementerian negara, menurut Djoko, juga diminta untuk mensupervisi proyek-proyek infrastruktur agar bisa dijalankan dengan baik. "Instruksinya jelas, bagaimana tenaga kerja yang terkena PHK atau TKI yang dipulangkan bisa bekerja lagi," kata Djoko.
Di sektor pertanian, Menteri Pertanian akan melakukan langkah agar industri kelapa sawit tidak kolaps. Anton menekankan agar industri ini melakukan ekspansi. "Perkebunan sawit bisa menyerap belasan ribu tenaga kerja," kata Anton.
Departemen Pertanian telah menyiapkan Rp 145 miliar untuk pembibitan sapi, Rp 1,5 triliun untuk infrastruktur pertanian, dan Rp 120 miliar untuk pemberdayaan kelembagaan pertanian.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
