VIVAnews - Pemerintah menilai penjaminan atas simpanan nasabah sebesar Rp 2 miliar sudah cukup memadai untuk kondisi saat ini.
"Kalau dijamin semua, berpotensi menimbulkan moral hazard," kata Menteri Keuangan ad Interim, Sofyan Djalil di Jakarta, Jumat, 14 November 2008.
Menurut dia, pemerintah telah belajar dari krisis 1998. Saat itu kebijakan blanket guarantee menimbulkan moral hazard atau aji mumpung. Itu terlihat dari penyimpangan penggunaan bantuan likuiditas Bank Indonesia oleh bank-bank bermasalah.
Berbagai kalangan mendesak agar pemerintah memberikan jaminan penuh atas dana nasabah. Apalagi, setelah muncul kasus kliring bermasalah dari Bank Century pada Kamis, 13 November 2008. Desakan penjaminan penuh semakin menguat.
Sofyan menjelaskan, sampai saat ini sikap pemerintah memang berpegang pada penjaminan maksimal Rp 2 miliar per nasabah. "Namun, ke depan bagaimana, opsi kebijakan masih terbuka," katanya. "Tapi, jangan tanya itu ke saya dong."
Dia mengingatkan untuk menjaga kepercayaan pada industri perbankan, pemerintah dan Bank Indonesia bukan hanya menaikkan penjaminan simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Namun, sudah banyak kebijakan dan inisiatif lain yang dilakukan. Misalnya, membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.
Gubernur Bank Indonesia Boediono menilai penjaminan penuh cukup baik diterapkan bagi perbankan. Namun, Boediono mengingatkan bahwa kebijakan itu adalah kewenangan pemerintah.
Dia juga menekankan, penjaminan penuh dengan blanket guarantee. Jika penjaminan penuh, yang dijamin hanya simpanan nasabah. sedangkan, kalau blanket guarantee yang dijamin semuanya, bukan sekedar simpanan nasabah.
GAC Aion Jual 1 Juta Mobil Listrik dalam Waktu Relatif Singkat
Dalam kurun waktu singkat, perusahaan berhasil menunjukkan dedikasi dan komitmennya.
