DKI Ingin Negosiasi Tarif Listrik PLN

VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta keberatan dengan sistem pembayaran tarif listrik untuk penerangan dan sarana jalan umum yang diberlakukan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Sistem pukul rata (block rate) yang diberlakukan PLN dianggap merugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebab, tidak semua lampu di jalan menyala sesuai batas waktu maksimal.

"Jadi kita rugi, listrik yang nggak dipakai harus dibayar," ujar Kepala Dinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jalan Umum DKI Jakarta Yusuf Effendy Pohan, Selasa 18 November 2008.

Sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat melakukan negosiasi ulang dengan PLN menganai sistem ini. Harapannya, setiap gardu penerangan jalan umum dipasang kotak kwh untuk mengukur listrik yang terpakai. "Jadi bisa terkontrol listrik yang harus kita bayar," kaya Yusuf.

Di Jakarta ada sekitar 205 ribu titik penerang jalan umum. Dengan sistem yang berlaku saat ini, dalam setahun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membayar beban listrik jalan umum ke PLN sebesar Rp 150 miliar.

Is It Eating Ramen Good for Your Health Body?
Striker AC Milan, Rafael Leao

Penyerang AC Milan Rafael Leao Bisa Dapat Ballon d'Or

Penyerang AC Milan, Rafael Leao dinilai masih bisa meningkatkan level permainannya. Asalkan dia percaya terhadap diri sendiri, dan terus bekerja keras.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024