VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan akan menggelar gelar perkara kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Rabu 19 November 2008 di Gedung Komisi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Menurut Juru Bicara Komisi, Johan Budi SP, gelar perkara akan dihadiri pihak Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan, dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
”Gelar perkara akan membahas data-data yang kurang,” kata Johan kepada VIVAnews, pagi ini. Komisi, lanjut Johan, menghadapi persoalan minimnya data untuk mengusut kasus BLBI.
Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Marwan Effendi, mengaku kesulitan mencari berkas yang berkaitan dengan kasus BLBI. Alasannya, ada berkas yang ikut terbakar dalam beberapa peristiwa kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin.
Sementara itu, Direktur Penuntutan Komisi, Ferry Wibisono mengatakan data kasus BLBI tak hanya dari Kejaksaan. Data, katanya, bisa diperoleh dari Departemen Keuangan maupun BPPN.
Selama ini kasus BLBI ditangani oleh Kejaksaan Agung, namun atas desakan masyarakat, Komisi Antikorupsi ikut membantu penyelesaian kasus tersebut agar tidak menimbulkan polemik, apalagi pasca tertangkap tangannya Jaksa BLBI, Urip Tri GUnawan menerima dana dari Artalyta Suryani, orang dekat obligor BLBI, Sjamsul Nursalim.
Baca juga: Kejaksaan: Cari Berkas Tidak Gampang
Budi Gunadi Klaim Berhasil Jadi Menkes Karena Jokowi Tidak Pernah Masuk Rumah Sakit
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim telah berhasil menjadi pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Sebab, Budi
