VIVAnews - Pemerintah Thailand dan Sekretariat Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendukung usul Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri (Menlu) di Jakarta. Usul Indonesia itu diharapkan dapat membantu Thailand sebagai tuan rumah Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, yang seharusnya digelar pertengahan Desember 2008 namun ditunda hingga awal 2009 akibat krisis politik di Negeri "Gajah Putih" tersebut.
Demikian ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, di Jakarta Rabu malam 3 Desember 2008. Pertemuan tingkat menteri luar negeri, menurut Faizasyah, merupakan salah satu komponen penting dalam rangkaian KTT ASEAN karena mempersiapkan agenda pembicaraan untuk para pemimpin sepuluh negara anggota saat hadir dalam konfrensi itu.
Padahal, sebelum terjadi krisis politik di Thailand, para pemimpin berharap KTT tahun ini bisa mewujudkan agenda yang sangat penting, yaitu peresmian Piagam ASEAN. Sejak berdiri tahun 1967, baru kali ini ASEAN memiliki suatu dasar hukum yang telah disetujui oleh pemerintah dan parlemen di semua anggota.
"Jadi dengan Indonesia menawarkan diri sebagai tuan rumah pertemuan tingkat menlu, agenda pemberlakuan Piagam ASEAN dapat dilakukan," kata Faizasyah. Usulan itu telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada ASEAN setelah memperhatikan konflik politik di Thailand.
Sebagai tuan rumah, pemerintah Thailand Selasa kemarin memutuskan menunda penyelenggaraan KTT ASEAN, yang direncanakan berlangsung di Bangkok 13-18 Desember 2008.
Maka, Faizasyah mengungkapkan bahwa Thailand sebagai Ketua ASEAN tahun ini dan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, mendukung inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Jakarta. "Pertemuan diagendakan berlangsung tanggal 15-16 Desember 2008," kata Faizasyah. Pertemuan akan berlangsung di gedung Sekretariat ASEAN.
Selain itu, Indonesia juga berharap pertemuan puncak KTT ASEAN paling cepat dilakukan pada awal tahun depan, Januari atau Februari 2009. "Lokasi dan tanggalnya tergantung dari hasil pertemuan tingkat menteri luar negeri di Jakarta," kata Faizasyah.