VIVAnews - Persediaan pupuk yang semakin langka membuat polisi bergerak menelusuri keberadaan stok pupuk di Pekalongan, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Pekalongan menemukan 180 ton pupuk palsu yang dijual sejak tahun 1991.
Polisi menemukan gudang berisi 180 ton pupuk palsu itu di Desa Wiradesa, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis, 4 Desember 2008. Pabrik pupuk palsu ini dibongkar setelah polisi menyamar sebagai calon pembeli.
Polisi mencurigai dua jenis pupuk itu palsu setelah ada laporan dari warga. Masyarakat melaporkan telah beredar contoh pupuk yang ternyata berisikan tanah dan zat kimia. Dua jenis pupuk palsu itu dikemas dalam karung dengan merk Pupuk SP36 dan Pupuk Petrokimia Gresik.
Saat diperiksa, Pupuk SP36 produksi PT Pupuk Sriwijaya itu sudah tidak diproduksi lagi sejak tahun 2001. Sedangkan, Petrokimia Gresik tidak membuka cabang di sekitar Pekalongan, Jawa Tengah. "Dari Petrokimia sendiri tidak pernah membuka cabang, hanya di Gresik," ujar perwakilan PT Petrokimia Gresik, Hamsal.
Kepolisian Resor Pekalongan sudah mengamankan barang bukti termasuk gudangnya juga diberi police line. Kepala Polres Pekalongan, Ajun Komisaris Besar Polisi Aan Suhana mengatakan, saat ini tersangka sudah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. "Barang bukti sudah disita. Tersangka terbukti melakukan pemalsuan pupuk dengan adanya bukti campuran tanah dan zat kimia di dalamnya," jelas Aan.
Dua jenis pupuk palsu itu dikemas dalam karung dengan berat 50 kilogram. Harga per karung itu saat ini mencapai Rp 60 ribu. Dua jenis pupuk palsu ini sudah dijual di sekitar jalur pantai utara Jawa Tengah seperti, Pemalang, Brebes, dan Pekalongan.
Tersangka, Solani, mengaku sudah menjual barang ilegal itu sejak tahun 1991. "Gudangnya tidak memiliki surat izin karena warga selama ini hanya mengetahui bangunan ini sebagai rice mill (penggilingan padi)," ujar Solani.
Laporan: Atika P/ANTV-Pekalongan
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
