VIVAnews - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendesak pemerintah mendistribusikan pupuk secara langsung ke petani, dan tidak melalui pedagang.
"Selama ini distribusi pupuk selalu dikatakan lancar. Nyatanya pupuk langka. Penyelundupan pupuk terungkap di berbagai daerah seperti yang terjadi di Tanjung Priok mau pun di wilayah Kalimantan. Jadi jangan lewat pedagang," kata Ketua HKTI Prabowo usai menjadi pembicara dalam acara Kampanye Dialogis Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu 10 desember 2008.
Prabowo berujar selama ini distribusi pupuk yang diterapkan pemerintah keliru. Seharusnya penyaluran dilakukan BUMN yang memproduksi pupuk secara langsung. Produsen mengirim ke tingkat petani dengan memanfaatkan birokrasi pemerintah yang ada sampai tingkat desa untuk kemudian disalurkan ke petani atau kelompok tani.
Pemerintah harus menggerakkan birokrasi dari bupati hingga kepala desa karena mereka yang paling tahu kondisi pertanian di daerahnya. "Pupuk itu bersubsidi jadi jangan sampai diperdagangkan," tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah harus fokus untuk memperjuangkan pertanian. Keberpihakan pemerintah harus jelas kepada petani. Saat sebanyak 60 persen rakyat Indonesia hidup sebagai petani. Sementara APBN mencapai Rp 1.000 triliun. Tetapi program untuk petani hanya Rp 16 triliun.
"Jadi sangat kecil sekali keberpihakkan pemerintah selama ini. Kita sudah teriakan masalah ini sudah lama tetapi tidak pernah didengar oleh pemerintah," jelasnya.
Laporan: Rahardian/Yogyakarta
Timnas Indonesia U-23 Tak Gentar dengan Rekor Mengerikan Korea Selatan
Witan Sulaeman menegaskan Timnas Indonesia U-23 tidak akan gentar menghadapi Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U-23 2024.
