VIVAnews - Upaya penanggulangan kemiskinan ke depan akan semakin lancar. Begitulah harapan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat saat mengesahkan Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Sosial.
Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya, Badriyah Fayumi, menyatakan RUU ini mengatur anggaran untuk penanggulangan kemiskinan harus disejajarkan dengan pertumbuhan ekonomi.
"Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengenai penanggulangan kemiskinan agar program yang mengatasnamakan UU ini bisa berjalan lancar," kata Badriyah saat membacakan pandangan fraksinya dalam Rapat Paripurna DPR, di Senayan, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2008.
Fraksi PAN menyatakan memang RUU ini memang jauh lebih maju dari UU No 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial. Pemerintah diharapkan bisa memberi jaminan pada fakir miskin sehingga bisa menikmati layanan sosial.
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah yang hadir menyaksikan Rapat Paripurna menyatakan, RUU ini menugaskan penanggulangan kemiskinan pada Departemen Sosial. Sehingga, Bachtiar juga meminta ada penambahan anggaran untuk Departemen Sosial. "Kalau bicara tentang kemiskinan, dengan anggaran yang ada sekarang tidak mungkin," kata Bachtiar yang juga Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia, underbouw Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sekarang ini, kata Bachtiar, total anggaran kemiskinan departemen dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sekitar Rp 70 triliun. "Di cluster 3, Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sekarang sudah Rp 12,1 triliun. Kami berharap 2009, KUR bisa berubah jadi Rp 24 triliun," kata Bachtiar.
Hal lain yang diatur RUU yang baru disahkan ini adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengatur dana sosial wajib meregistrasi akreditasi dan sertifikasi lembaganya. Pekerja sosial juga harus memiliki sertifikasi dan akreditasi.
Jika Lolos Tes Ini, Keamanan Siber Bank di Indonesia Sudah Tangguh
Empat dari sepuluh bank terbesar di Indonesia menaruh kepercayaan kepada Spentera perihal keamanan siber.
