VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki empat rencana strategis di tahun 2009. Kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia menjadi salah satu rencana penindakan komisi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, mengungkapkan, rencana pertama yang akan dilakukan adalah mengawasi badan usaha milik negara yang menghimpun dana masyarakat. Rencana kedua, lanjut Antasari, adalah membentuk tim khusus untuk mengawasi rekening liar di sejumlah departemen.
"Kami akan menempatkan dua sampai tiga orang di tiap departemen atau instansi," kata Antasari dalam diskusi "Satu Tahun KPK Jilid II" di Gedung Pusat Perfilman Haji Usman Ismail, Jakarta, Selasa 23 Desember 2008.
Rencana selanjutnya yang akan dikerjakan komisi, menurut Antasari adalah mengawasi bantuan luar negeri yang masuk ke setiap lembaga. "Kami mengidentifikasi ada suatu proyek di daerah yang dibiayai dua sumber dana," jelasnya.
Rencana terakhir, lanjut Antasari, adalah komisi akan tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan Badan Usaha Milik Negara untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Komisi akan meminta data mengenai Rp 144 triliun dana BLBI yang mengalir ke bank swasta dan Rp 444 triliun lebih yang nyangkut di bank pemerintah.
"Anggaran Pendapatan Belanja Negara kita saat ini masih terbebani APBN," ujarnya.
Selain itu, komisi berencana mengundang lagi Bank Indonesia, Departemen Keuanagan, dan Badan Urusan Milik Negara pada Januari 2009. "Kalau BLBI tidak membenani, KPK tidak akan mengotak atik," jelasnya.
Menjadi Tulang Punggung Pengembangan Usaha Ultra Mikro Indonesia, PNM Ikuti 57th APEC SMEWG
PNM hadir pada forum Asia-Pacific Economic Cooperation Small Medium Enterprises Working Group (APEC SMEWG).
