Pertamina Ragukan Infrastruktur Elpiji
VIVAnews - PT Pertamina (Peresero) masih meragukan kesiapan infrastruktur elpiji dalam menunjang percepatan konversi minyak tanah ke elpiji. Menyusul langkah pemerintah mengajukan program konversi yang sedianya kelar 2010 menjadi 2009.
"Kami akan bekerja keras dan (keluhan itu) sudah kami sampaikan kepada pemerintah," kata Deputi Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya kepada VIVAnews, di sela kunjungan ke Depot Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Filling Station Tanjung Priok, Jakarta, Rabu 24 Desember 2008.
Saat ini Pertamina hanya memiliki tangki apung (floating storage) dengan kapasitas 40 ribu metrik ton, dan 8 kapal pengangkut elpiji , yang terdiri dari 3 kapal refrigerated (3 x 10 ribu metrik ton) dan 5 kapal pressurized (5 x 1.800 metrik ton). Pada 2009, rencananya Pertamina akan menambah satu floating storage (40 ribu metrik ton) dan satu kapal semi refrigerated (1 x 10 ribu metrik ton).
Meski demikian, Hanung menilai kebijakan pemerintah mempercepat program konversi minyak tanah merupakan keputusan yang tepat. "Semakin dipercepat semakin bagus," ujarnya. Sehingga subsidi pemerintah untuk minyak tanah dapat ditekan.
Namun, Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Alvin Lie kepada VIVAnews mengatakan, persoalan percepatan konversi bukan masalah subsidi. Melainkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi permintaan elpiji di pasar. "Percuma menghemat subsidi, tetapi masyarakat susah mendapatkan elpiji," katanya.
Hingga kini, Pertamina telah membagi 14,7 juta paket (kompor dan tabung elpiji 3 Kilogram) sebagai kompensasi konversi. Target Pertamina diharapkan bisa tercapai, yakni 15 juta paket sepanjang 2008. Pertamina juga telah menerima tabung impor 1,5 juta buah pada Desember ini. Seiring dengan itu, Pertamina telah menarik minyak tanah 2,05 juta Kiloliter.
Salurkan Gaji hingga THR PNS, Sri Mulyani Sudah Gelontorkan Rp 70,7 Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total serapan anggaran untuk belanja pegawai telah mencapai Rp 70,7 triliun per 31 Maret 2024.
