VIVAnews - Pengusaha yang tidak menaati ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 bakal dikenakan sanksi. Sanksi terberat berupa penarikan izin usaha.
Permendag yang mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menurut Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan Subagyo, merupakan hasil rembukan dari berbagai pihak untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi ritel dalam negeri. Ia tidak menemukan alasan yang tepat terkait pengusaha yang menolak permendag tersebut.
"Pemerintah hanya memfasilitasi agar semua pihak diuntungkan dalam berbisnis," katanya kepada VIVAnews, Rabu 31 Desember 2008.
Ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Permendag, ia melanjutkan, sudah menampung semua hak dan kewajiban baik bagi peritel maupun pemasok. "Tentunya ada hak, kewajiban dan sanksi. Sanksi paling berat izin usaha pengusaha tersebut kita cabut," ujarnya mengenai pengusaha yang menyatakan tidak akan mengikuti peraturan tersebut.
Untuk mengawasi pelaksanaan Permendag tersebut, Depdag akan bekerjasama dengan pemerintah daerah. "Pelaksana pengawasan saat otonomi daerah ya pemerintah daerah masing-masing," katanya.
3 Orang Tewas Imbas Longsor dan Banjir Lahar Dingin di Wilayah Gunung Semeru
Banjir Lahar Dingin yang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi di wilayah Gunung Semeru membuat meluapnya debit air Daerah Aliran Sungai (DAS).
