KPK Selidiki Dugaan Korupsi PBB Jakarta

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang membidik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komisi antikorupsi menyelidiki kasus dugaan korupsi penyelewengan pajak bumi dan bangunan. Nilainya diperkirakan hingga triliunan rupiah.

Juru Bicara Komisi, Johan Budi SP membenarkan penyelidikan kasus tersebut. "Kami sedang menyelidiki kasus tersebut," ujar Johan ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 13 Januari 2009.

Penyelidikan kasus tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyelidikan No Sprint Lidik A/01/XI/ 2008 tertanggal 25 November 2008. Dalam kasus terebut komisi sudah memulai meminta keterangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun VIVAnews, lima orang anggota dewan yakni, DAS, PR, F, TR, MHL, telah dimintai keterangan Senin 12  Januari 2009. Komisi juga telah meminta keterangan pejabat dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro keuangan, dan Kantor Perbendaharaan Kas Negara.

Selama 2005-2007 pendapatan DKI Jakarta mencapai Rp 24 triliun. Sedangkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun tersebut mencapai Rp 9,8 triliun. Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi, upah pungut ditetapkan maksimal 5 persen.Pemerintah Provinsi DKI menetapkan sebesar 3,7 persen.

Aturan soal upah pungut tak hanya itu. Dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, upah pungut harus masuk ke kas daerah terlebih dahulu. Namun, untuk kasus DKI Jakarta, upah pungut tak semua masuk ke kas daerah.

Elite Gerindra Sebut Polri Sudah "On the Track" Tangani Kasus Firli Bahuri
Ilustrasi teknologi tes DNA yang praktis

Analisis Metabolisme Tubuh dan Kebutuhan Nutrisi Lewat Tes DNA

Sebuah tes DNA yang menganalisis metabolisme dan kebutuhan nutrisi, memungkinkan para pengguna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kesehatannya

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024