VIVAnews - Sampai 8 Januari 2009, baru 21 partai politik peserta Pemilu di tingkat nasional melaporkan rekening kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum. Di antara 21 partai yang sudah melaporkan, terdapat 6 partai yang tidak melampirkan data saldo awal dana kampanyenya.
Terdapat 17 partai yang belum melaporkan, termasuk di antaranya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikut 17 partai yang belum melakukan kewajiban yang diatur Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu itu:
1. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Barisan Nasional;
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
5. Partai Keadilan Sejahtera;
6. Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme;
8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia;
9. Partai Demokrasi Kebangsaan;
10. Partai Republika Nusantara;
11. Partai Pelopor;
12. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia;
13. Partai Bulan Bintang;
14. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
15. Partai Patriot
16. Partai Merdeka
17. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.
Sementara enam partai yang belum melengkapi laporan rekening awal dengan saldo dana adalah Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan dan Partai Syarikat Indonesia.
Terkait kelalaian ini, Badan Pengawas Pemilu meminta Komisi Pemilihan Umum lebih tegas meminta peserta Pemilu melaporkan nomor rekening yang berisi saldo awal dana kampanye. Anggota Badan Pengawas Pemilu, Wirdyaningsih, dalam jumpa pers di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2009, meminta KPU segera menyurati partai-partai yang belum menunaikan kewajibannya itu.
PKB dan PKS Sepakati Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Khususnya di Jateng dan Jatim
PKS dan PKB menyepakati kerjasama politik untuk berkoalisi di Pilkada serentak 2024. PKS siap memenangkan calon di basis PKB, pun sebaliknya
