VIVAnews -- Komisi Pemberantasan Korupsi membahas masalah Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) mulai hari ini, Kamis 15 Januari 2009. "Kami sudah mendapat masukan dari Departemen Keuangan dan Bank Indonesia," kata Bibit S Rianto, Wakil Ketua KPK.
Unsur pimpinan KPK juga menggelar rapat tertutup di di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu 14 Januari 2009. Pertemuan yang berlangsung mulai dari pagi hingga malam hari.
Tetapi tak ada penjelasan resmi tentang isi rapat ini. Ketua KPK Antasari Azhar tak bersedia memberi penjelasan soal ini. Begitu juga dengan petinggi KPK lainnya.
Sedangkan menyangkut kasus BLBI, Antasari sudah beberapa kali memberi keterangan. "Yang jelas tim teknis dari masing-masing pihak akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini," kata Ketua KPK Antasari Azhar.
KPK telah menentukan fokus penelusuran BLBI ini, tahap awal akan dibidik dana yang mengalir ke bank-bank pemerintah.
Sebelumnya, Antasari telah memastikan komisi antikorupsi akan terus mengejar kasus BLBI ini. "Saya akan kejar itu karena BLBI masih membebani APBN," katanya kepada wartawan di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 9 Desember 2008.
Antasari mengatakan, BLBI yang menyangkut Departemen Keuangan dan bank pemerintah saja nominalnya mencapai Rp 400 triliun. Komisi, tambah Antasari, juga akan mengusut BLBI yang menyangkut bank swasta.
Departemen Keuangan mencatat ada 16 bank swasta yang menerima BLBI. Di antaranya Bank Harapan Sentosa Rp 3,866 triliun, pemerintah baru mampu menagih Rp 627,042 miliar, dan sisanya Rp 3,239 triliun belum tertagih, dan Bank Pasific Rp 1,771 triliun, baru menyelesaikan Rp 361,370 miliar.
Untuk kasus BLBI ini, Pimpinan KPK sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono di gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis 8 Januari 2008. "Kami membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan BI saat itu," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, bank-bank pemerintah yang mendapatkan kucuran dana BLBI sudah mengganti pinjaman tersebut. Pemerintah, kata Sri, sudah menyita aset bank-bank yang tidak dapat melunasi pinjaman. "Aset yang disita BPPN kemudian dilelang dan uangnya mengalir ke kas negara," jelasnya.
Menurut Sri, Departemen Keuangan sangat mendukung KPK untuk menangani skandal BLBI. Departemen, lanjut Sri, akan menyerahkan semua data yang diminta. "Kalau ada data yang diperlukan, kami akan menindaklanjutinya," ujarnya.
Mobil Gran Max Langsung Terbakar saat Kecelakaan Maut di Km 58, Ada 3 Unsur Penyebabnya
Daihatsu Gran Max yang terlibat dalam kecelakaan maut di Km 58 Tol Cikampek - Jakarta, langsung terbakar hingga menewaskan penumpangnya. Apa saja penyebab kebakaran mobil
