VIVAnews – Pengamat politik, Arbi Sanit, mengatakan klaim yang dilakukan partai terhadap program pembangunan pemerintah bersifat asumsi.
“Misalnya, meski harga BBM diturunkan, tapi kenyataannya ongkos transportasi dan harga sembako tidak ikut turun,” kata Arbi dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Penurunan Harga BBM: Politik Lipstik?" di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat 16 Januari 2009.
Dengan demikian, kata dia, kebijakan penurunan harga BBM itu tidak dirasakan secara merata oleh rakyat.
Menurut Arbi menjelang pemilihan umum 2009, politik makin tidak riil. Arbi menyebutnya sebagai politik maya atau khayalan.
“Seperti permainan saham di New York. Kalau saham jatuh, yang rugi bukan mereka yang senang mengklaim, melainkan negara dan rakyat di dalamnya,” kata dia.
Arbi mengatakan partai politik di Indonesia tidak berhak mengklaim pembangunan, karena jumlah partai yang ikut kabinet banyak.
“Tidak ada partai mayoritas sehingga siapa pihak yang menjadi pengendali pun tidak jelas,” kata
Adanya partai yang mengklaim program pemerintah sebagai kesuksesannya, kata Arbi, dasar yang digunakan tidak kuat. Karena tidak ada korelasi dengan partai bersangkutan.
