Disusun Panitia yang Dipimpin Puan Maharani
VIVAnews – Cara pengambilan keputusan calon pendamping Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, maju ke pemilihan presiden akan ditentukan panitia yang dipimpin putri Megawati, Puan Maharani.
“Nama calonnya siapa dan pengambilan keputusannya seperti apa. Nanti akan diputuskan di Rakernas. Ketua Rakernas, kan, Mbak Puan,” kata Maruarar Sirait, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, kepada VIVAnews, Selasa 20 Januari 2009.
Lima nama yang selama ini masuk daftar inventarisir calon pendamping Megawati. Mereka adalah GubernurYogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla.
Maruarar mengatakan Megawati telah menjajaki kelayakan kelima orang itu menjadi pendampingnya. Misalnya dilakukan melalui pertemuan dengan Prabowo dan Hidayat. Bahkan dengan Sultan, Megawati sering berkomunikasi.
“Menjajaki dan dijajaki, apakah cocok atau tidak,” kata Maruarar.
PDIP pernah meraih sukses pada Pemilu 1999. PDIP memperoleh suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dengan 151 kursi. Namun, PDIP gagal membawa Megawati ke kursi kepresidenan karena kalah voting dengan Abdurrahman Wahid pada Sidang Umum Majelis Perwakialn Rakyat 1999. Karena itu Megawati hanya duduk di kursi wakil presiden.
Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada 2001, PDIP berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.
Suara PDIP kembali merosot pada Pemilu Legislatif 2004. Perolehan suara partai ini turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk Pemilu Presiden 2004, partai ini mencalonkan Megawati sebagai presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Tapi gagal.
Pada Pemilu 2009, partai itu kembali mengusung Megawati sebagai calon presiden.
Curhat Jurnalis Asing Kala Bertugas di China
Banyak rintangan bagi jurnalis asing yang menghadapi tanggapan keras Partai Komunis China terhadap pemberitaan independen yang mengkritik kebijakan China.
