VIVAnews - Selain pengawasan anggaran daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memilik penertiban pelayanan publik sebagai prioritas.
Demikian dikatakan Wakil Ketua bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto, Rabu 21 Januari 2009. Ia menambahkan data yang dilansir Transparency International Indonesia (TII) mengenai persepsi masyarakat atas pelayanan publik akan menjadi data pondasi.
Institusi yang dinilai paling sering menerima suap adalah kepolisian. "Kami akan coba masuk, walau kecil-kecil," kata Bibit. Menurutnya, mayoritas pelayanan publik di institusi, termasuk polisi, hanya jalan jika ada suap. "Kondisinya memang seperti itu," tukas Bibit yang juga mantan polisi itu.
Bagaimana dengan pengadilan? "Ya seperti itu. dunia peradilan juga rawan suap. Tapi, mereka pintar menghilangkan alat bukti," tukasnya. Bibit menghimbau masyarakat agar melaporkan pejabat negara yang meminta suap ke polisi. "Kalau polisinya minta suap, jedotin saja," kata Bibit berkelakar.
Transparansi Indonesia mencatat institusi kepolisian menduduki peringkat tertinggi dalam indeks suap. Dari 15 institusi publik yang disurvei, 48 persen masyarakat setuju polisi sebagai lembaga yang paling rawan terjadi penyuapan. Sedangkan, pengadilan menduduki posisi sebagai lembaga yang dengan nilai uang suap tertinggi.
Yen Amblas ke Level Terendah dalam 34 Tahun, Menkeu Jepang Bakal Ambil Tindakan
Menteri Keuangan Jepang, Shunichi Suzuki menyatakan, akan mengambil tindakan yang tepat terhadap pergerakan pasar mata uang yang berlebihan.
