VIVAnews - Departemen Luar Negeri mengharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan pengiriman logistik pemilu ke luar negeri. Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, setidaknya satu bulan sebelum pemilu, logistik sudah dikirimkan.
"Sudah kami sampaikan ke komisi, bahwa hal itu harus diperhatikan dan tidak boleh dianggap remeh," kata dia di Gedung Departemen Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Jumat 30 Januari 2009.
Kondisi di luar negeri, kata Faizasyah, tak bisa diprediksi. "Bisa saja terjadi sesuatu seperti pemogokan buruh, kargo tidak dilayani dengan baik, dan lain-lain," tambah dia.
Kondisi geografis di tiap negara juga berlainan. "Untuk pengiriman kotak suara dan lainnya, waktunya lebih lama. Itu yang harus didahulukan," tambah dia. Makin jauh negara, tambah Faizasyah, makin lama juga waktu pengirimannya.
"Negara-negara yang jauh seperti Amerika Latin dan Afrika, biaya dan waktunya akan lebih lama sampai barang diterima. Waktu pengirimannya harus diperhatikan," tambah dia.
Soal negara mana yang sebaiknya jadi prioritas pengiriman logistik pemilu, kata Faizasyah, bukan departemen luar negeri menentukan, namun komisi. "Panitia Pemungutan Luar Negeri menunggu apa yang diinstruksikan komisi," kata dia. Namun, Faizasyah menambahkan, sampai sekarang departemen bahkan belum menerima jadwal pemungutan suara dari komisi.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
