VIVAnews - Netralitas Polri dalam Pemilu 2009 kembali ditegaskan Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Menurut Bambang Hendarso, jangan coba-coba anggota Polri memihak partai tertentu.
Kata dia, ketidaknetralan atau keberpihakan anggota Polri merupakan pelanggaran atas UU No 22 Tahun 2002 tentang Polri. "Pimpinan Polri di seluruh wilayah harus menindak tegas anggotanya yang tak netral," kata Bambang Hendarso dalam paparannya di Komisi Hukum Dewan, Senin 9 Februari 2009.
Fasilitas Polri, kata Bambang Hendarso, steril dari atribut kampanye, termasuk asrama polisi. "Dilarang menempelkan stiker pemilu pada bangunan atau kendaraan bermotor dinas milik Polri," kata dia.
Bendera partai juga dilarang dipajang di halaman, lapangan, menara, pohon, tiang listrik yang ada di kompleks polri maupun fasilitas milik Polri. "Fasilitas dinas juga tak boleh untuk kampanye," kata Bambang Hendarso, lantas menyebutkan yang termasuk fasilitas adalah lapangan olahraga, lapangan apel, lapangan upacara, gedung olah raga, gedung pertemuan, dan rumah dinas.
Sebelumnya, pada saat Rapat Pimpinan TNI dan Polri, Presiden menyampaikan kabar tak sedap. Ada dugaan anggota TNI yang memobilisasi anggota lainnya dengan menyebut ABS alias Asal Bukan capres 'S'. Selain itu diduga ada pula anggota Polri yang menjadi tim sukses bagi salah satu calon presiden.
Namun, Yudhoyono sudah memaafkan dugaan ketidaknetralan TNI dan Polri pada Pemilu 2004. "Lima tahun lalu sudah rahasia umum pada Pemilu 2004 ada anggota TNI-Polri aktif yang melanggar netralitas. Karena itu Presiden bilang yang dulu sudah saya maafkan tapi jangan terulang lagi," ujar juru bicara Yudhoyono, Andi Mallarangeng.
Rasio Utang Pemerintah 2025 Ditargetkan Naik Jadi 40 Persen, Kemenkeu Buka Suara
Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025 ditargetkan naik di kisaran 40 persen.
