VIVAnews - Perseteruan antara direksi PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjadi wajar mengingat belum ada adaptasi di antara kedua pihak sehingga terjadi salah pengertian.
"Perseteruan ini terjadi karena hanya belum ada adaptasi di antara keduanya," ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa 17 Februari 2008.
Pri mengatakan, selain belum terjadi adaptasi persoalan lain yang menyebabkan kemarahan dewan hanya kesalahan komunikasi sehingga permasalahan ini tidak perlu dibesar-besarkan.
"Mestinya Bu Karen (Direktur Utama Pertamina) tidak perlu kaget menghadapi kondisi ini," kata dia. "Sebelumnya dia pernah menjadi direktur hulu."
Terkait kemungkinan ada pihak tertentu yang mencoba menjatuhkan Karen, Pri menuturkan itu bisa saja terjadi, namun yang terpenting Karen bisa membuktikan melalui kinerja yang baik.
Dengan demikian kontroversi seputar pengangkatan Karen sebagai orang nomor satu di perusahaan BUMN itu reda dengan sendirinya. "Tidak perlu emosional dan pakai perasaan," ujar dia.
Sedangkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro ketika dimintai komentar belum memberikan tanggapan. "Saya masih di luar kota," kata dia.
Perserteruan Pertamina dan DPR bermula saat Rapat Dengar Pendapat pada 10 Februari lalu. Dewan membrondong pertanyaan yang sudah tidak masuk substandi rapat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan.
Karena itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina melayangkan surat kekecewaannya kepada Dewan yang telah melenceng dari tata tertib rapat yang berlaku bagi Dewan.
Menkominfo Budi Arie Bersiap Ngantor di IKN Juli 2024
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
