VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum Propinsi Maluku mengalami hambatan dalam produksi formulir. Daerah itu kesulitan menemukan percetakan yang mampu mencetak ukuran plano.
"Tadi mereka datang konsultasi, percetakan minta harga naik karena hanya cetak sedikit, sekitar 130 lembar," kata Wakil Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin, 23 Februari 2009.
Menurut dia, mencetak sejumlah itu justru mahal, karena ada variabel biaya tetap produksi. Sempat mengemuka opsi difotokopi. "Kalau jumlahnya sedikit memang tidak apa difotokopi, tapi kemungkinan revisi anggaran," katanya.
Meski begitu, Boradi mengatakan Komisi optimistis produksi dan distribusi logistik pemilu berjalan lancar. "Sejauh ini tidak ada kendala berarti," katanya.
Menurut dia, mayoritas kabupaten/kota sudah menerima segel. Surat suara juga sudah tiba di beberapa daerah prioritas. "Produksi logisitik yang jadi kewenangan daerah beberapa sudah mulai," ujar dia.
Berbeda dengan Pemilu 2004, pemilu kali ini pengadaan logistik oleh sekretariat Komisi. Pusat mengadakan surat suara, segel, tinta serta formulir Daftar Pemilih Tetap. Sementara provinsi mengadakan kotak, bilik, formulir dan alat tulis kantor.
VIVA.co.id
26 April 2024
Baca Juga :
Komentar
Topik Terkait
Jangan Lewatkan
Terpopuler
Selengkapnya
Partner
Pelatih Arema FC, Widodo Cahyono Putro mengatakan, bahwa selama dia menjadi pelatih hadiah penalti yang mereka terima murni karena pelanggaran. Penalti itu didapat buah
60 tenant Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hadir dalam gelaran Kuliner Lampung Festival (KLF) 2024 yang akan diselenggarakan 26 April hingga 5 Mei 2024.
Perempuan Asal Probolinggo Tewas Disambar Kereta Api di Surabaya
Jatim
sekitar 1 jam lalu
Arif menyebut, dari informasi awal yang ia terima, korban saat itu baru saja bertandang ke kontrakan temannya, M (34), perempuan asal Banjar, Kecamatan Kedundung, Kabupat
Soal Tersangka Lain Kasus KUR di Bandar Lampung, Kejari: Tidak Menutup Kemungkinan
Lampung
sekitar 1 jam lalu
Kasi Intel Kejari Bandar Lampung, Angga Mahatama menjelaskan, pihaknya masih mendalami terkait apakah ada rekanan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KUR.
Selengkapnya
Isu Terkini