VIVAnews - Pemerintah Jawa Barat segera merealisasikan pemberian dukungan keuangan, bantuan dan fasilitas pemda kepada penyelenggara pemilu. Untuk mewujudkan itu, pemprov sudah melakukan koordinasi dan konsultasi serta membuat surat ke Mendagri.
"Kami juga meminta agar diupayakan penerbitan payung hukum yang memadai guna mengantisipasi ekses hukum," ujar Gubernur Ahmad Heryawan, melalui keterangan pers yang diterima VIVAnews, Rabu, 25 Februari 2009.
Selain itu mengupayakan untuk segera ditetapkannya dasar hukum pembentukan Tim Koordinasi/Desk Pemilu sebagai upaya terciptanya sinergitas dan kesamaan tindakan berbagai instansi terkait dalam menyikapi dinamika yang berkembang pada saat pra, pelaksanaan dan pasca Pemilu 2009.
Menurut Heryawan Pemprov Jabar berupaya membantu pelaksanaan Pemilu 2009 mulai dari persiapan hingga nanti dalam pelaksanaan.
Diantaranya memfasilitasi kebutuhan KPU dan Panwaslu Propinsi, berupa sarana perkantoran, kebutuhan personil kesekretariatan, kebutuhan sarana prasarana perlengkapan kantor, serta penyiapan bantuan anggaran.
Tidak luput juga sosialisasi pelaksanaan pemilu, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilih/politiknya dalam Pemilu 2009 dan memberikan informasi kepada aparatur mengenai sikap netralitasnya dalam Pemilu 2009.
Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun bagian daerah, atas keuntungan bersih PTFI di tahun 2023.
