VIVAnews - Pemerintah masih bungkam dan tidak mau membuka alasan mengenai penutupan sementara (suspensi) saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Pemerintah, sepertinya takut untuk membuka suara.
Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany yang sejak Rabu pagi, 5 Oktober 2008, berada di kantor menteri keuangan, menghindari wartawan yang telah menunggu dari pagi sampai malam pukul 21.30.
Padahal, para eselon satu yang dipanggil Rabu malam itu untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah meninggalkan gedung Departemen Keuangan. Bahkan, pesan pendek yang dilayangkan VIVAnews juga tidak dibalas oleh Fuad.
Begitu juga dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, yang memilih melewati pintu keluar dari biasanya. Selasa kemarin, 4 Oktober 2008, Menkeu sempat ditanya wartawan mengenai suspensi saham Bumi sebelum berangkat ke Istana, namun dia mengunci mulutnya. Seusai kembali, dia hanya bersuara "Saya tidak ada komentar mengenai hal itu," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak berharap otoritas bursa segera menjelaskan kepada publik terkait penundaan pencabutan penghentian sementara saham Bumi Resources. Setelah, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menunda pencabutan suspensi saham Bumi beberapa menit menjelang pembukaan sesi pertama perdagangan Rabu.
Padahal, BEI dalam keterbukaan informasi Rabu telah memutuskan untuk mencabut suspensi saham Bumi di seluruh pasar. Namun, pencabutan urung dilakukan karena adanya permintaan pemerintah.
"Disclosure sebaiknya ditegakkan. Itu (penundaan pencabutan suspensi) seharusnya dijelaskan kepada publik, siapa yang dimaksud pemerintah dan alasan pembatalan pencabutan suspensi itu," kata Direktur Utama PT BNI Securities Hindarmojo Hinuri kepada VIVAnews di Jakarta.
Hindarmojo berpendapat, pemerintah bisa mengintervensi pasar, karena khawatir indeks harga saham gabungan (IHSG) jatuh jika harga saham Bumi turun. Meski demikian, menurut dia, kalaupun suspensi dibuka, penurunan harga saham Bumi Resources wajar.
Sementara itu, Direktur Utama BEI Erry Firmansyah juga tidak menjelaskan lebih detail alasan penundaan suspensi saham Bumi itu. "Permintaan pemerintah," jelas dia.
Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) juga meminta otoritas bursa memberi kejelasan informasi terkait penundaan pencabutan suspensi saham Bumi Resources. Kepastian itu diperlukan untuk menghindari kerugian investor.
"Investor butuh kepastian. Apalagi, informasi terkait Bumi sangat ditunggu pasar," jelas Ketua Umum MISSI ND Murdani.
Menurut dia, otoritas bursa sebaiknya tetap mewajibkan emiten bersangkutan untuk menggelar paparan publik. Selanjutnya, dari hasil paparan publik tersebut, bursa akan mengkaji setiap informasi yang diberikan, sebelum memutuskan untuk mencabut suspensi saham Bumi.
"Sebagai pihak yang berwenang, otoritas bursa sebaiknya berhati-hati setiap kali menyampaikan informasi ke pasar," jelas dia. Sebab, informasi apa pun yang disampaikan otoritas bursa dapat memengaruhi setiap keputusan investasi.
Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyetujui untuk merekomendasikan Imam Budi Hartono sebagai bakal calon Wali Kota Depok pada Pilkada serentak 2024
