VIVAnews - Penyerahan pengolahan Blok Natuna D Alpha ke PT Pertamina belum sah. Seharusnya penunjukkan pengelolaan blok tersebut harus disertai dokumen yang valid.
Direktur Pembinaan Usaha Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Edy Hermantoro mengatakan, karena tidak ada dokumen yang sah, Pertamina tidak berhak meminta data tentang Blok Natuna yang saat ini masih di tangan ExxonMobil, operator sebelumnya.
"Jadi kalau Pertamina minta izin membuka data ke pemerintah tidak bisa, yang memberi izin operator," kata Edy di Jakarta, Selasa 9 Desember 2009.
Hingga kini proses pemutusan kontrak atau terminasi oleh pemerintah kepada Exxon belum terjadi, karena kontrak Exxon masih berlaku hingga 9 Januari 2009.
Padahal pemutusan kontrak membutuhkan surat keputusan yang menyatakan terminasi dan pengembalian aset ke pemerintah. "Sampai sekarang kita belum menerima pengembalian data room dan aset dari ExxonMobil," tutur dia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo mengatakan, tidak semua data tentang Natuna otomatis bisa dibuka karena harus ada peraturan yang melegalkan hal tersebut. "Harus ada aturan yang jelas," kata dia.
Untuk itu, kata Evita, pemerintah akan menjadi mediator Pertamina dan ExxonMobil duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini.
Terkait perpanjangan kontrak yang diajukan ExxonMobil untuk mengelola Blok Natuna, Edy menuturkan hingga kini pun Exxon belum mengajukan perpanjangan kontrak lagi mengingat tanggal 9 Januari mendatang kontrak Exxon masih berlaku.
Pengajuan perpanjangan kontrak itu, imbuh dia, harus diajukan ke BP Migas. Kendati nanti kontrak Exxon di Natuna sudah habis, tidak otomatis langsung bisa berganti operator. Untuk melakukan pemutusan kontrak kepada suatu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), BP Migas memberikan rekomendasi kepada Menteri. "Namun hingga kini rekomendasi belum ada. Kita masih evaluasi," tuturnya.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
