VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten meminta pemerintah pusat melakukan pembicaraan bersama dengan mereka untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).
Pembicaraan itu untuk mengatasi masalah perbaikan situ atau danau di kawasan Jabodetabekjur. Sebab hingga kini penanganan masalah situ-situ yang berpengaruh terhadap bencana banjir di Jakarta masih terbengkalai karena kurangnya kucuran dana dari pemerintah pusat.
"Kita bertiga punya kesepakatan, banyak hal yang ada
itu merupakan urusan pusat," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo usai bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSI) di Balaikota, Senin, 22 Desember 2008.
Hal yang akan dibicarakan, antara lain rehabilitasi situ-situ dari Banten dan Jawa Barat. Rehabilitasi itu diperlukan supaya air bisa ditampung dan tidak menyebabkan banjir.
Selain itu perlu diperjelas tugas masing-masing antara tugas dari pemerintah pusat dengan tugas-tugas yang harus dilakukan pemerintah provinsi.
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan yang hadir dalam acara itu mengatakan, di wilayah Jabodetabekjur ada 150 situ yang juga mengalir ke kawasan DKI Jakarta. Dari 150 situ yang ada baru 24 situ yang diperbaiki.
"Sisanya belum, padahal Perpres Jabodetabekjur (Perpres Nomor 54 tahun 2008) sudah keluar," katanya.
Sebab dalam peraturan presiden, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus duduk bersama. Sebab situ-situ itu urusan pusat sehingga perlu anggaran dari pusat.
Bukan Hanya Palestina, Ini 9 Negara yang Belum Diakui Keanggotannya oleh PBB
PBB memiliki anggota sekitar 193 negara. Namun, di luar jajaran negara-negara tersebut, terdapat setidaknya 9 negara yang belum mendapat pengakuan sebagai anggota PBB.
