VIVAnews - Lebih dari 100 anggota serikat pekerja PT Pertamina dari Balikpapan, Tarakan, Dumai, Semarang, dan Jakarta akan mendatangi kantor Pusat Pertamina Jalan Medan Merdeka Timur No. 1 A Jakarta Pusat, Senin 5 Januari 2009.
Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, Irvan Wirayudha mengatakan para pekerja akan mendatangi Direktur Utama Pertamina, Ari Soemarno untuk menyampaikan gugatan.
Alasannya, "Sampai sekarang direksi belum menjalankan putusan Mahkamah Agung No 13 PK/PHI/ 2007 tanggal 6 November 2007 yang membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Pertamina pada Juli 2005," kata Irvan kepada VIVAnews, Selasa 2 Januari 2009.
Pada Juli 2005, sekitar 4000 karyawan golongan rendah, golongan 13 sampai 15, diberhentikan dari pekerjaannya. Sebagian dari karyawan tak terima dan menggugat direksi PT Pertamina. "Tak semua menggugat, karena golongannya 13-15, mereka tak punya cukup dana, apalagi persidangan prosesnya panjang. Sebagian besar menyerah," kata Irvan.
Total, ada 146 pekerja yang menggugat dan dimenangkan mahkamah. "Tapi putusan itu tak dilaksanakan, padahal sudah lebih dari setahun," tambah Irvan. Para pekerja, tuturnya, sudah pernah mengadu ke mahkamah. Tapi mahkamah hanya menjawab, putusan itu hanya tinggal dijalankan. Sementara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai eksekutor, sudah mengirimkan teguran sebanyak tiga kali. Itupun, tak digubris.
Padahal, karena tak menerima pemutusan hubungan kerja, para pekerja tak menerima pesangon. Sambil menunggu proses persidangan, sebagian pekerja yang sebelumnya menjadi staf pengamanan atau administrasi banting setir menjadi tukang ojek dan berjualan bensin eceran.
Menurut Irvan, para pekerja sebenarnya masih punya pilihan lain yakni menggugat direksi secara pidana. "Tapi berapa lama lagi? Sudah ada tiga orang pekerja yang meninggal karena sakit dan tak mampu membayar," kata Irvan.
Ganjar soal Prabowo Bakal Rangkul Lawan Politik: Saya Lebih Baik di Luar Pemerintahan
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan tetap berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Tak berminat untuk bergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran.
